JPNN.com

Melalui FGD, Pimpinan MPR Menggali Pandangan Akademisi Terkait Haluan Negara

Senin, 14 September 2020 – 21:02 WIB
Melalui FGD, Pimpinan MPR Menggali Pandangan Akademisi Terkait Haluan Negara - JPNN.com
Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad saat membuka FGD bertema “Pedoman Haluan Negara Sebagai Arah Perencanaan dan Pembangunan Nasional” di Grand Ballroom Atria Hotel, Tangerang, Banten, Senin (14/9). Foto: Humas MPR

jpnn.com, TANGERANG - Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad melakukan kegiatan serap aspirasi pandangan kalangan akademisi dari berbagai perguruan tinggi dan birokrasi beberapa lembaga negara serta kementerian melalui Focus Group Discussion (FGD) terkait wacana Haluan Negara sebagai arah perencanaan pembangunan nasional.

“Pandangan para profesional ini sangat dibutuhkan di tengah berbagai pendapat dan kontroversi seputar Haluan Negara,” kata Fadel Muhammad saat membuka FGD bertema “Pedoman Haluan Negara Sebagai Arah Perencanaan dan Pembangunan Nasional” di Grand Ballroom Atria Hotel, Tangerang, Banten, Senin (14/9/2020).

FGD kerja sama MPR dan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB) ini dihadiri Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (virtual), anggota MPR dari DPD Hasan Basri, Dekan FIA UB Prof. Dr. Bambang Supriyono (Virtual), Dekan FIA Universitas Indonesia Prof. Dr. Eko Prasojo (Virtual), akademisi Unas, PKN STAN, UT serta perwakilan Lembaga Administrasi Negara, Bapppenas, Kemendagri, Kemenhan, Kemenkeu dan sekitar 300 peserta yang hadir secara virtual.

Fadel Muhammad mengungkapkan sebenarnya sistem perencanaan pembangunan nasional sudah lama diterapkan di Indonesia. Pada era Orde Lama ada Pembangunan Nasional Semesta dan Berencana (PNSB).

Di era Orde Baru ada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Era reformasi kemudian bergulir, GBHN berubah menjadi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Di era reformasi inilah Haluan Negara seperti GBHN, muncul menjadi isu nasional yang dibicarakan rakyat Indonesia. Ada sebagian rakyat yang menganggap sangat penting hadirnya haluan negara tapi ada juga yang merasa tidak perlu. MPR sendiri sigap merespons hal tersebut. Sejak periode MPR 2014-2019, isu itu telah dikaji secara mendalam.

"Dan, kini MPR periode 2019-2024 mendapatkan amanah untuk melanjutkan tugas mulia tersebut. Agar lebih bagus kebijakan yang diambil nanti, pendalaman tidak hanya dilakukan di dalam MPR saja tetapi melibatkan elemen masyarakat lainnya seperti para akademisi, para pakar ketatanegaraan, tokoh masyarakat. Untuk itulah MPR kerap melakukan serap aspirasi," terangnya.

Kepada peserta FGD, Pimpinan MPR dari DPD ini menjelaskan pandangan-pandangannya tentang haluan negara. Menurutnya, sistem pembangunan nasional mesti lebih konsisten arahnya serta terintegrasi dari pusat sampai daerah karena dalam NKRI seluruhnya harus adil. Pembangunan harus merata tanpa pengecualian. 

SPONSORED CONTENT

loading...
loading...
fri