Memalukan Jika Mardani dan Neno Tak Paham Makna Konstitusi
jpnn.com - Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi mengatakan, ketika pendukung #2019GantiPresiden mengklaim aktivitasnya sebagai hak konstitusional, maka mereka juga tidak boleh melanggar hak konstitusional warga negara lain.
"Intinya, jangan mengajak warga memahami kepentingan satu sisi, sementara mengabaikan kepentingan sisi yang lain," ujar Ari kepada JPNN, Selasa (28/8).
Pengajar di Universitas Indonesia ini juga mengatakan, gerakan #2019GantiPresiden dapat disebut sebagai hak konstitusi, ketika tidak melabrak aturan dan kepatutan yang ada di masyarakat.
"Seperti diajarkan di perkuliahan awal di Fakultas Hukum UI, hukum itu bisa tertulis dan tidak tertulis sehingga norma-norma yang berlaku di masyarakat harus dihargai," ucapnya.
Pembimbing disertasi S3 di Universitas Padjajaran ini memaklumi jika aktivis gerakan #2019GantiPresiden seperti Ahmad Dhani atau Ratna Sarumpaet tidak paham akan hal tersebut. Karena tidak pernah mengenyam pendidikan di UI.
"Tapi kalau sekelas Mardani Ali Sera atau Neno Warisman yang pernah kuliah di UI, saya kira sungguh memalukan jika tak mengetahui akan hal ini," pungkas Ari.(gir/jpnn)
Ketika pendukung #2019GantiPresiden mengklaim aktivitasnya sebagai hak konstitusional, maka mereka juga tidak boleh melanggar hak konstitusional warga lain
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Pasangan AMIN Bakal Rangkul Semua Pihak jika Menang Pemilu 2024
- Mardani Khawatir Pengangkatan Honorer jadi PPPK Tidak Tuntas Hingga Akhir 2024
- 11 Ribu Honorer Teknis Administrasi Siap-Siap Diangkat PPPK, Data Clear Tanpa Bodong
- 6 Masalah Besar Bikin Jutaan Honorer Belum Bisa Tenang, Semoga Poin 4 Dikabulkan
- Masa Transisi sebelum Honorer jadi PPPK, Guspardi: Apa Maksudnya?
- 3 Hal Penting Harus Dilakukan sebelum Angkat Honorer jadi PPPK & PNS