Menaikkan Cukai dan Pajak Dinilai Opsi tak Bijak

"Kamu harus lihat, kamu baca sendiri APBN 2015. Posturnya akan kelihatan, berapa untuk bayar subsidi, berapa untuk bayar utang. Kan kelihatan. Juga anggaran yang mengikat, yang tidak bisa diubah. Untuk pendidikan kan 20 persen, itu tidak bisa diubah. Itu amanat undang-undang," kata JK.

Menurut JK, subsidi BBM selama ini benar-benar sungguh tidak tepat. Bukan hanya karena jumlahnya yang begitu besar atau hampir Rp 200 triliun pada 2014 dan juga yang menikmati bukan rakyat yang tak mampu, tapi juga karena sifatnya yang konsumtif. "Pemerintah seharusnya memberikan subsidi untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif seperti BBM," tegasnya. (boy/jpnn)