Menaker Ida Fauziyah Dorong Sinergi Pengembangan Karier Mediator Hubungan Industrial

Dia juga mendorong pemerintah daerah untuk membuka ruang dan akses terhadap peningkatan kuantitas dan kualitas MHI di setiap daerah.

Kemudian mengalokasikan biaya dan fasilitas untuk mendukung tugas dan fungsi MHI, serta tidak mudah memutasi dan merotasi MHI kecuali sangat diperlukan atau untuk promosi.

Selain itu, lanjut Menaker Ida, menempatkan pejabat fungsional MHI sesuai kedudukan dan tupoksinya, menyediakan formasi berdasarkan hasil analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK), serta mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Asosiasi Mediator Hubungan Industrial (AMHI) pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

"Di sinilah peran penting pemerintah daerah dalam membangun profesionalisme dan pengembangan karier jabatan fungsional MHI," tegas Menaker Ida.

Dirjen PHI dan Jamsos Indah Anggoro Putri menambahkan, Rembuk Nasional MHI bertujuan menyinergikan dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah terkait pembinaan karier jabatan fungsional dalam tataran operasional di daerah.

Selain itu, kegiatan tersebut bertujuan mendorong terwujudnya ekosistem pembinaan karier MHI di daerah yang berdampak pada pelayanan prima dan prestasi kerja serta inovasi, serta meningkatkan awareness dan pemahaman terhadap tugas dan fungsi MHI.

Menurut Dirjen Putri, untuk mencapai tujuan pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier MHI maka harus ada instrumen, tools, ataupun petunjuk-petunjuk yang dipahami secara bersama.

"Pemahaman yang sama diwujudkan dalam bentuk sinergitas. Bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan semacam afirmatif kebijakan terhadap pejabat fungsional, khususnya jabatan fungsional MHI dalam pengembangan kariernya," ujarnya. (mrk/jpnn)