Mendag Pastikan 3 Hari ke Depan Minyak Goreng Sesuai HET
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi memastikan dalam dua hingga tiga hari ke depan, harga minyak goreng akan sesuai Harga Eceran Terbaru (HET).
Hal tersebut disampaikan Mendag saat mengecek ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur.
"Hari ini kami bisa lihat mulai tersedia minyak goreng sesuai dengan harga yang ditetapkan yaitu Rp 14 ribu per liter untuk kemasan premium, Rp 13.500 per liter untuk kemasan sederhana dan Rp 11.500 per liter untuk minyak curah," kata Mendag kepada media, Rabu (3/2).
Adapun minyak goreng kemasan yang dijual di Pasar Kramat Jati adalah minyak goreng kemasan sederhana dengan merk Camar, Harumas, dan Apical.
HET minyak goreng curah Rp 11.500 dan kemasan Rp 14 ribu.
Mendag mengatakan ini adalah kerja keras bersama atau "Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing" mulai dari pemilik CPO, pabrik minyak goreng, sampai distribusinya.
Lutfi berjanji bahwa distribusi minyak goreng yang sempat terkendala akan semakin baik ke depannya, mengingat kebijakan domestic market obligation (DMO) sudah mulai ditetapkan, yang mana eksportir minyak goreng harus memenuhi 20 persen dari total ekspornya untuk kebutuhan dalam negeri.
Selain itu, Mendag akan mengunjungi pabrik minyak goreng untuk memastikan pasokan CPO dapat berjalan dengan lancar, sehingga distribusi ke pasar tradisional maupun ritel modern akan semakin baik.
Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi memastikan dalam dua hingga tiga hari ke depan, harga minyak goreng akan sesuai Harga Eceran Terbaru (HET).
- Perhatikan Penyandang Disabilitas, PNM Gelar Pelatihan Kewirausahaan
- MenKopUKM Ajak 15 Startup ke Singapura untuk Bersiap Go Global
- Utang Indonesia Turun di Awal 2024, Ini Penyebabnya
- Kemenkop UKM Kolaborasi Bareng LKPP dan Hippindo Gelar Pameran Inabuyer B2B2G 2024
- Jadi PTS Terbaik se-Indonesia, Atma Jaya Jakarta Raih Kategori Lulusan Mudah dapat Kerja
- Holding UMi Sukses Pacu Inklusi dan Literasi Keuangan Nasional