Mendagri Bantah Halangi Artis jadi Kepala Daerah
Rabu, 14 April 2010 – 12:20 WIB

Mendagri Gamawan Fauzi. Foto : Dokumen JPNN
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi membantah akan menghalangi artis yang ingin berkiprah menjadi Kepala Daerah melalui Pilkada. Menurutnya, pemerintah hanya berkepentingan agar kepala daerah yang terpilih memang benar-benar berkualifikasi. Gamawan menjelaskan, persyaratan yang ada sekarang mendorong banyak orang berminat maju di pilkada, tertutama yang merasa dirinya populer. Dengan latar belakangan yang beragam, hal ini ke depan malah bisa memperlemah pemerintahan. Padahal, agar pemerintahan kuat, maka harus dipimpin orang-orang yang layak.
"Jadi jangan disebut saya berhadapan dengan mereka. Sebab bisa saja bukan artis, olahragawan terkenal, peragawan, atau peragawati terkenal. Saya katakan, saya tidak melarang orang maju. Tetapi semua kan ada batasan, seperti pembatasan pendaftaran usia PNS. Semua orang boleh. Tapi tidak semua orang bisa," ujar Gamawan dalam seminar 'Mewujudklan efisiensi Dana dalam Kampanye Pilkada di Jakarta, Rabu (14/4).
Baca Juga:
Sebelumnya, Gamawan menyatakan bahwa pihaknya mengajukan tambahan persyaratan calon kepala daerah-wakil kepala daerah. Dari 16 syarat yang sudah ada, akan ditambah satu lagi yakni harus memiliki pengalaman di bidang pemerintahan. Usulan tentang persyaratan tambahan itu akan dimasukkan dalam draf RUU revisi UU Nomor 32 Tahun 2004.
Baca Juga:
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi membantah akan menghalangi artis yang ingin berkiprah menjadi Kepala Daerah melalui Pilkada.
BERITA TERKAIT
- Megawati Bilang PDIP Babak Belur di Pemilu 2024
- Kader PDIP Siap-Siap, Megawati Bakal Buat Tur Indonesia, Dimulai dari Aceh Sampai Merauke
- Tanggapi Kecelakaan Berulang dengan Korban Massal, Komisi V DPR Desak Reformasi Sistem Transportasi Nasional
- Demokrat Yakin Tak Ada Matahari Kembar, Presiden Prabowo Berdaulat dan Mandiri
- Prabowo-Jokowi Saling Bela, Pengamat Sebut Mereka Susah Dikoyak
- Sejumlah PAC PDIP Banten Minta DPP Kembalikan Hak Tia Rahmania