Mendagri Diminta Larang Pemda Promosi ke Luar Negeri

Mendagri Diminta Larang Pemda Promosi ke Luar Negeri
Mendagri Diminta Larang Pemda Promosi ke Luar Negeri

jpnn.com - JAKARTA - Berbelitnya birokrasi dan banyaknya pungutan seringkali menjadi momok bagi para investor saat ingin menanamkan investasi di daerah. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pun siap mengambil langkah tegas.

Kepala BKPM Mahendra Siregar mengatakan, buruknya iklim investasi di beberapa daerah bisa memperburuk citra Indonesia di mata investor. Karena itu, BKPM secara resmi akan meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melarang pemerintah daerah yang iklim investasinya buruk saat hendak promosi investasi ke luar negeri. "Daripada nanti rusak susu sebelanga gara-gara nila setitik," ujarnya setelah bertemu delegasi pengusaha Amerika Serikat (AS) di Kantor BKPM, Kamis (3/10).
       
Mahendra mengakui, beberapa kepala daerah tercatat melakukan promosi ke luar negeri untuk menarik investor ke daerahnya. Namun, promosi tersebut sebenarnya hanya merupakan ajang menghabis-habiskan anggaran (APBD) di akhir tahun.

Sebab, daerah tersebut tidak serius menarik investor karena iklim investasi di daerahnya buruk. Akibatnya, ketika investor datang melakukan penjajakan, mereka kecewa dan akhirnya menganggap bahwa iklim investasi di semua daerah di Indonesia juga buruk. "Karena itu, bagi daerah yang tidak punya track record investasi baik, tidak usah promosi. Perbaiki dulu iklim investasi, baru promosi," tegasnya.

Mantan wakil menteri perdagangan dan mantan wakil menteri keuangan ini menyatakan, BKPM selalu membantu dan memfasilitasi pemda untuk mendatangkan investor. Asalkan pemda bersedia membenahi iklim investasi dengan menghilangkan aturan-aturan yang menghambat investor. "Kalau iklim investasinya bagus, daerah itu menjadi prioritas kami (untuk dibantu)," ucapnya.

Sebagai kepala BKPM baru yang menggantikan Chatib Basri, Mahendra berjanji meneruskan agenda pembenahan iklim investasi. Misalnya melalui simplifikasi perizinan, kepastian aturan bisnis, maupun revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk membuka lebih lebar peluang investasi. "Perbaikan ini tidak hanya dilakukan BKPM, tapi juga harus dilakukan di daerah," ujarnya.

Sementara itu, minat perusahaan-perusahaan AS untuk berinvestasi di Indonesia terus menguat. Duta Besar Indonesia untuk AS Dino Patti Djalal mengatakan, dalam sebuah survei yang dilakukan terhadap perusahaan di AS, 77 persen menyatakan mereka siap menanamkan investasi di Indonesia. "Kepercayaan investor ini penting untuk kita jaga," katanya.

President and CEO US Chamber of Commerce Thomas J. Donohue menambahkan, dalam periode delapan tahun terakhir, investasi perusahaan-perusahaan Negeri Paman Sam di Indonesia sudah mencapai USD 65 miliar. "Ini artinya AS merupakan investor terbesar bagi Indonesia," ujarnya.

Menurut Donohue, investasi terbesar AS di Indonesia masuk ke sektor pertambangan. Dia mengklaim, investasi perusahaan asal AS di sektor tambang itu berhasil menyerap 35 ribu tenaga kerja. Salah satu investor besar itu adalah PT Freeport Indonesia yang beroperasi di Papua. (owi/oki)


JAKARTA - Berbelitnya birokrasi dan banyaknya pungutan seringkali menjadi momok bagi para investor saat ingin menanamkan investasi di daerah. Badan


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News