Mendagri Tito Karnavian Minta Pj Kepala Daerah Pastikan Inflasi di Daerah Terkendali

Sebab, bila itu terjadi akan menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Pengendalian juga perlu dilakukan pemerintah pusat dan daerah.
“Penanganan inflasi hanya bisa dikerjakan kerja sama pemerintah pusat dan daerah, karena kita menggunakan sistem pemerintahan yang desentralisasi parsial, tidak penuh, tapi sebagian kewenangan di daerah, anggaran pun sebagian di daerah,” terang Mendagri.
Menurut Mendagri, keberadaan para Pj kepala daerah dinilai akan memudahkan upaya penanganan inflasi.
Hal ini lantaran para Pj. kepala daerah berasal dari kalangan birokrat yang tidak memiliki kepentingan politik.
Selain itu, keberadaan para Pj. kepala daerah ini merupakan bentuk penugasan.
Adapun proses penugasan itu juga berdasarkan kriteria tertentu dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri meminta Pj gubernur atau bupati/wali kota agar menjaga diri jangan sampai terkena persoalan hukum.
Sejumlah arahan disampaikan Mendagri Tito Karnavian dalam Rakor Pj Kepala Daerah yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Kemendagri, simak selengkapnya
- Liburan Tanpa Izin, Bupati Indramayu Bakal Magang di Kantor Kemendagri
- Gegara Rekor Inflasi Rendah, Pemerintah Klaim Swasembasa Pangan Bakal Sukses
- BSKDN Kemendagri & Taspen Life Teken Komitmen Perlindungan Sosial bagi ASN
- Safrizal ZA Sebut Rumah Layak Hunian Tingkatkan IPM dan Menggerakkan Ekonomi
- Legislator Fraksi PDIP: Kelakuan Ormas itu Refleksi Ulah Kekuasaan
- Pemerintah Pastikan Proses Pengisian DPRP Mekanisme Pengangkatan Berjalan Transparan