JPNN.com

Mendikbud Dinilai Melakukan Langkah Mundur

Sabtu, 14 Januari 2017 – 07:52 WIB Mendikbud Dinilai Melakukan Langkah Mundur - JPNN.com

style="text-align: justify;"> Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy yang mengatakan pungutan di sekolah tidak dilarang asalkan resmi, menuai respon beragam.

style="text-align: justify;">Umumnya menerima karena tidak dilarang oleh undang-undang. Namun pungutan uang sekolah itu dikhawatirkan picu masalah.

style="text-align: justify;">Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Lisyarti mengatakan rencana melegalkan pungutan di sekolah merupakan langkah mundur.

style="text-align: justify;">’’Sebaiknya pemerintah fokus menjalankan amanah konstitusi untuk menjalankan wajib belajar 9 tahun, yang sudah ditingkatkan jadi 12 tahun,’’ katanya kemarin.

style="text-align: justify;">Retno mengatakan melegalkan pungutan pada intinya menyerahkan sebagian kewajiban pemerintah kepada komite dan orangtua siswa.

style="text-align: justify;">Sementara itu posisi komite sekolah saat ini belum maksimal. Masih banyak komite sekolah yang keberadaannya menjadi panjang tangan kepala sekolah. Alih-alih menjembatani sekolah dan orangtua, komite malah bisa menekan orangtua.

style="text-align: justify;">Dia menjelaskan pungutan kepada orangtua itu berpotensi membuat beban masyarakat semakin besar.

style="text-align: justify;">Retno mengatakan sistem pendidikan gratis di SD dan SMP seharusnya tetap digulirkan. Apalagi kucuran dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan operasional daerah (bosda) cukup besar.

SPONSORED CONTENT

loading...
loading...