Mendiknas Ultimatum Bupati-Wali Kota

Ultimatum tersebut sudah diusulkan oleh Nuh kepada Kemendagri. Selama ini, anggaran untuk kota/kabupetan, baik berupa DAU (dana alokasi umum) maupun DAK (dana alokasi khusus), turun dengan sepengetahuan Kemendagri. "Mudah-mudahan ada efek jera. Saya berharap, usul sanksi finansial itu disetujui Kemendagri," ujar dia.

Nuh menyatakan mengetahui sikap mbalela pemerintah kota dan kabupaten tersebut Selasa lalu (1/3). Saat itu dia menghadiri undangan rapat terbatas di lingkungan Kemendagri. Pada rapat tersebut, terang dia, juga hadir sekretaris daerah, wakil biro keuangan, dan kepala dinas pendidikan tingkat provinsi.

Nah, kala itu Nuh mendapatkan laporan bahwa beberapa kabupaten dan kota belum mengalirkan dana BOS. Menurut dia, sikap tersebut sungguh tidak tepat. Sebab, beberapa sekolah di daerah-daerah tertentu sangat menggantungkan biaya operasional dari dana BOS. "Bayangkan jika ada sekolah yang tidak punya uang, apa bisa berjalan pendidikannya," tegas dia.

Sebagai catatan, tahun ini Kemendiknas mengucurkan dana BOS Rp 16,8 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk 27 juta lebih siswa tingkat SD dan sederajat serta 9,5 juta pelajar tingkat SMP dan sederajat.