Mendiktisaintek dan Menkes Evaluasi Pendidikan Dokter Spesialis, Imbas Kekerasan Seksual di RSHS

- Pembentukan Satuan Tugas Bersama di tingkat lokal antara PT dan RSP, dilengkapi sistem pelaporan dan pendampingan korban yang aman, responsif, dan terintegrasi;

- Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program secara berkelanjutan;

- Kolaborasi antara Inspektorat Jenderal Kemdiktisaintek dan Kemenkes dalam pengawalan penanganan kasus hingga ke tingkat kebijakan nasional.

Selain itu, Kemenkes menyampaikan langkah-langkah pengawasan konkret yang akan diterapkan. Hal ini dimulai dari transparansi proses rekrutmen calon peserta didik PPDS, disiplin jam kerja, monitoring keadaan kejiwaan peserta didik, hingga memastikan peserta didik benar-benar diajar oleh konsulen, bukan senior. Langkah-langkah tersebut sudah mulai diterapkan oleh Unpad.

“Saya harap evaluasi ini dapat diterapkan di seluruh rumah sakit pendidikan di bawah Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat,” ujar Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.

Kemdiktisaintek akan segera berkoordinasi intensif dengan Kemenkes untuk mengantisipasi dampak kasus yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut. Hal tersebut termasuk memastikan hak-hak mahasiswa dan dokter lainnya tetap terlindungi dan proses pendidikan tetap berlanjut secara optimal, serta masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang terbaik.

Kemdiktisaintek menyerukan kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan civitas academica untuk melakukan refleksi dan evaluasi mendalam terhadap sistem pembinaan mahasiswa, serta membangun budaya akademik dan klinik yang aman, setara, dan bebas dari kekerasan.

Peristiwa-peristiwa ini harus menjadi momentum untuk mereformasi sistem pendidikan kedokteran dan layanan kesehatan.