Mengambil Risiko Tertular Virus Corona dengan Ikut Mencoblos Pilkada 2020

Rabu, 09 Desember 2020 – 23:11 WIB

Warga diberikan sarung tangan dalam simulasi Pilkada yang digelar di Yogyakarta pada 21 November lalu. (Kompas.com, Markus Yuwono)

Benyamin Sudarmadi juga mengusulkan penggunaan teknologi daring dalam pemungutan suara dan berharap pemerintah segera memikirkan mekanisme ini.

"Secara keseluruhan mungkin 80 persen [teknologi internet] sudah terjangkau sampai ke pelosok di daerah ... bagus sekali kalau bisa diadakan e-voting, bisa mengurangi penyebaran COVID-19."

Photo: Pemilih yang datang ke TPS dicek suhu tubuhnya. Jika suhunya di atas 37,3 derajat Celsius, ia harus menggunakan bilik khusus. (Supplied: Faried Hasan.)

Benyamin berharap, kesadaran masyarakat dalam penanganan pandemi juga diikuti oleh kesadaran pemerintah.

"Saat rakyat sadar, pemerintah jangan terlena. Sebaiknya e-voting ini bisa segera dilakukan untuk meminimalisasi kerumunan massa."

Di luar kekhawatiran faktor kesehatan, banyak kerabat dari politisi Indonesia memperebutkan kursi di Pilkada 2020, yang memicu polemik tentang pertumbuhan politik dinasti yang didominasi oleh elit lama.

Sejumlah pengamat mengatakan keterlibatan anggota keluarga pejabat dan politisi menjadi salah satu alasan mengapa Pilkada 2020 tetap harus digelar, meski angka penularan COVID-19 di Indonesia masih tinggi.

Dibandingkan Pilkada 2015 yang jumlah calon dari dinasti politik sebanyak 52 orang, tahun ini jumlahnya naik menjadi 146 orang.