JPNN.com 
Catatan Ketua MPR RI
Menjaga Hilirisasi SDA sebagai Visi Misi Bernegara untuk Pembangunan Berkelanjutan
Oleh: Bambang Soesatyo
Kemakmuran serta kesejahteraan rakyat akan diwujudkan dengan melaksanakan pembangunan di berbagai sektor melalui program berkelanjutan.
Dengan tetap berpijak pada pembukaan UUD 1945, visi-misi negara harus selalu mengalami penyesuaian seturut perubahan zaman.
Penyesuaian itu kemudian dituangkan dalam Pokok-pokok Halauan Negara (PPHN) yang dirumuskan oleh MPR RI.
Dengan begitu PPHN adalah amanat rakyat yang di dalamnya terkandung ketetapan atau perintah konstitusional untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan.
PPHN hendaknya dipahami sebagai dokumen hukum bagi penyelenggara pembangunan nasional yang berbasis kedaulatan rakyat.
Artinya, amanat rakyat melalui wakil-wakilnya dalam lembaga MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD, berwenang merancang dan menetapkan garis besar tujuan pembangunan nasional.
Dokumen ini menjadi rujukan bagi presiden dan lembaga negara dalam menyusun berbagai program pembangunan sesuai kewenangan masing-masing.
Setiap presiden boleh saja menawarkan ide atau gagasan baru, namun pijakannya tetaplah PPHN.
Mewujudkan visi misi negara dan bangsa itu tidak bisa instan, melainkan harus dengan kerja keras melalui proses pembangunan yang berkelanjutan
- Dukung Pernyataan Menlu Sugiono, Wakil Ketua MPR: ICJ Harus Hentikan Kejahatan Israel
- Bertemu Rektor Univesiti Malaya, Ibas: Pentingnya Sinergi Akademik Lintas Bangsa
- Peringati Hardiknas, Waka MPR Dorong Kebijakan Penyediaan Layanan Pendidikan berkualitas
- Kuliah Umum di Universiti Malaya, Ibas Bahas Geopolitik, Geoekonomi dan Kekuatan ASEAN
- Ibas Tegaskan Indonesia dan Malaysia Tak Hanya Tetangga, Tetapi..
- Waka MPR Sebut Kehadiran Prabowo Saat May Day Wujud Komitmen Keberpihakan Kepada Buruh
