Menkeu Sri Mulyani: Indonesia Siap Gelontorkan Dana Besar Untuk Energi Andal dan Murah

Menkeu Sri Mulyani: Indonesia Siap Gelontorkan Dana Besar Untuk Energi Andal dan Murah
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) bersama Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) dan United Nations Development Programme (UNDP), menggelar konferensi bertajuk Indonesia International Conference for Sustainable Finance and Economy 2022: Sustainable Finance Toward a Transition to Net Zero Emission, pada 30 November 2022.

Konferensi yang dilangsungkan secara daring ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan dan upaya pembangunan sektor keuangan Indonesia yang lebih kuat dengan meningkatkan transisi keuangan berkelanjutan di Indonesia.

Keuangan Berkelanjutan merupakan salah satu agenda yang diprioritaskan dalam Paris Agreement dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.

Di Indonesia, salah satu langkah menuju penerapan keuangan berkelanjutan dilakukan melalui peluncuran Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform pada side event G20 lalu.

ETM Country Platform merupakan sebuah bentuk koordinasi utama dan penggerak untuk mendorong transisi yang adil dan terjangkau di Indonesia untuk sektor energi.

Melalui ETM Country Platform, pemerintah Indonesia akan melakukan berbagai koordinasi dalam menggerakan transisi energi yang saat ini sebagian besar masih berkarbon tinggi menuju energi karbon yang lebih bersih.

“Indonesia telah mengambil tindakan nyata dengan meluncurkan ETM Country Platform. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam merancang transisi energi yang adil dan terjangkau bagi Indonesia. ETM Country Platform ini menunjukkan bahwa kita, Indonesia, siap mengerahkan sumber daya keuangan yang besar di industri energi untuk menghasilkan energi yang andal dan murah guna mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita yang kuat," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani mengatakan ETM Country Platform Indonesia akan berfungsi sebagai ‘kendaraan’ nasional untuk mengumpulkan lembaga-lembaga swasta dan publik besar untuk bersama-sama mendorong pendanaan yang signifikan untuk aksi iklim.

Sri Mulyani menambahkan, peran pemerintah adalah menyiapkan kerangka hukum dan infrastruktur lunak terkait agar pasar ESG Indonesia dapat berkembang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News