Mentan tak Diganti, Swasembada Pangan Diragukan

Lalu mengenai wacana swasembada tiga komoditas yaitu jagung, kedelai dan beras ternyata masih menemukan kendala nyata dalam implementasinya. Hingga pertengahan 2016, kata dia, jalan terjal swasembada masih besar.
Ini terlihat dari kisruh impor berbagai bahan pangan. Tahun 2015 kementerian pertanian menyatakan tidak akan impor karena sudah surplus.
''Tapi kenyataannya impor masih tetap dilakukan. Bawang merah pun demikian. Dinyatakam surplus namun impor jalan terus. Yang terakhir adalah meruaknya isu impor daging serta jeroan.''
Terkait dengan kedaulatan pangan, Said menambahkan, sejatinya pemerintah menempatkan petani sebagai subyek pembangunan. Petani yang sejahtera dan mulia merupakan tujuan utama karena kedaulatan pangan berkaitan dengan hak dasar petani.
''Tapi melihat program dan kebijakan pemerintah melalui kementerian terlihat jelas bahwa orientasi pembangunan lebih diarahkan kepada peningkatan produksi tanpa diimbangi upaya meningkatkan insentif yang diterima petani. Sayangnya itulah yang terjadi pada pemerintahan sekarang,'' katanya. (jos/jpnn)
JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dinilai telah memunggungi nasib petani karena tidak melakukan perubahan pada Kementerian
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Hakim Menolak Permohonan Praperadilan Tersangka Korupsi PMI Palembang
- Gubernur Rudy Mas’ud Mengunjungi Kediaman Dedi Mulyadi, Ini yang Bahas
- Kepala BNN: 10 Wilayah Ini Rawan Terjadi Penyelundupan Narkoba
- Malik Nuh Jaidi: Harmoni Keluarga yang Menguatkan Langkah Bisnis
- Tuntaskan Kemiskinan, Khofifah Bersama Muslimat NU Terbukti Mampu Mengatasi Persoalan Rakyat
- Tingkat Kepuasan terhadap Pemerintah Capai 80 Persen, Peran TNI-Polri Dinilai Signifikan