Menteri Andrinof Pastikan Dana Aspirasi Tabrak UU

jpnn.com - JAKARTA- Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menyatakan, dana aspirasi yang diusulkan parlemen bertabrakan dengan Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 25 Tahun 2004.
"Dana aspirasi yang diminta dengan jumlah besaran tertentu ituS tidak sejalan dengan UU tersebut," ujar Andrinof saat ditemui di kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (25/6).
Menurut Andrinof, dana untuk pembangunan seharusnya juga sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo. Dia menambahkan, presiden belum mengajak kementerian terkait untuk membahas masalah dana tersebut.
"Kalau muncul usulan dari DPR dan usulan itu mengubah arah pembangunan, maka usulan itu tidak sejalan dengan UU. Presiden mengimbau kami semua menjalankan kebijakan sesuai UU," tegas Andrinof.
Lalu, bagaimana tanggapannya tentang sikap DPR yang bersikeras mengusulkan dana itu? "Saya enggak bisa jawab kalau masuk ke wilayah politik. Kalau kami konsisten pada UU. Ditolak atau enggak itu sikap politik, di luar domain perundang-undangan," tandas Andrinof. (flo/jpnn)
JAKARTA- Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menyatakan, dana aspirasi yang diusulkan parlemen bertabrakan dengan Undang-undang Sistem
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Resmikan Masjid Jakarta Garden City, Gubernur Pramono Berpesan Begini
- Kepala BKN Sebut 1.967 CPNS 2024 yang Mundur Aslinya Tidak Lulus
- BSMI Peringatkan Dunia Internasional, Jalur Gaza Masih Belum Aman
- Kemenag Dorong Transformasi Ekonomi Pesantren Melalui Inkubasi Wakaf Produktif
- Adinkes Dorong Pemanfaatan Dana Desa untuk Penuntasan Stunting
- Biaya Haji Indonesia Lebih Mahal dari Malaysia