Menteri BUMN, ESDM dan Direksi PLN Sebaiknya Mundur
Senin, 05 Agustus 2019 – 11:42 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Poin Indonesia Karel Haris Susetyo menyarankan Menteri BUMN Rini Sumarno, Menteri ESDM Ignatius Jonan dan jajaran direksi PLN segera mundur, menyusul peristiwa padamnya listrik PLN di sejumlah wilayah di Pulau Jawa hingga belasan jam.
"Menteri BUMN sebagai penanggung jawab politik dari seluruh operasi BUMN sudah selayaknya untuk mundur. Disertai dengan Dirut PLN selaku penanggung jawab teknis," ujar Karel di Jakarta, Senin (5/8).
Karel menyebut mundur merupakan pilihan yang paling tepat, karena padamnya aliran listrik yang melanda sebagian wilayah Pulau Jawa merupakan insiden sangat memalukan. Apalagi presiden sedang giat-giatnya mengundang investor asing masuk ke Indonesia.
"Kan tidak mungkin investor tertarik kalau tidak ada pasokan listrik yang stabil. Sepatutnya presiden melakukan evaluasi terhadap Menteri BUMN, Dirut PLN dan Menteri ESDM," ucapnya.
BACA JUGA: Listrik Padam Serentak di Jabodetabek, PLN Janji Kerahkan Upaya Maksimal
Pandangan senada dikemukakan mantan staf Khusus Menteri ESDM 2014-2016 dan Sekretaris Kementerian BUMN 2005-2010, Muhammad Said Didu lewat akun Twitter-nya @msaid_didu.
Didu memprediksi ada beberapa kemungkinan penyebab padamnya listrik PLN di sejumlah wilayah di Pulau Jawa, Minggu (4/8) kemarin. Antara lain, cadangan siaga PLN tidak cukup. Kemudian, jadwal pemeliharaan pembangkit listrik selama ini buruk, serta sistem interkoneksi Jawa-Bali ada masalah.
"Semoga bukan karena PLN kesulitan uang," cuit Said Didu lewat akun Twitter-nya.
BERITA TERKAIT
- Usai Copot Ari Ashkara, Erick Thohir Bicara Figur Terbaik untuk Pimpin Garuda
- Usai Copot Ari Ashkara, Erick Thohir Bicara Figur Terbaik untuk Pimpin Garuda
- Inggris Dukung Penuh Upaya Pencapaian NDC Indonesia
- Garuda Indonesia Tindaklanjuti Hasil Pertemuan Dekom Dengan Erick Thohir
- Aksi Perubahan Iklim Selaras dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan
- 8 Dosa Menteri Agama Versi Habib Novel, Salah Satunya soal Khilafah