jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Poin Indonesia Karel Haris Susetyo menyarankan Menteri BUMN Rini Sumarno, Menteri ESDM Ignatius Jonan dan jajaran direksi PLN segera mundur, menyusul peristiwa padamnya listrik PLN di sejumlah wilayah di Pulau Jawa hingga belasan jam.
"Menteri BUMN sebagai penanggung jawab politik dari seluruh operasi BUMN sudah selayaknya untuk mundur. Disertai dengan Dirut PLN selaku penanggung jawab teknis," ujar Karel di Jakarta, Senin (5/8).
Karel menyebut mundur merupakan pilihan yang paling tepat, karena padamnya aliran listrik yang melanda sebagian wilayah Pulau Jawa merupakan insiden sangat memalukan. Apalagi presiden sedang giat-giatnya mengundang investor asing masuk ke Indonesia.
"Kan tidak mungkin investor tertarik kalau tidak ada pasokan listrik yang stabil. Sepatutnya presiden melakukan evaluasi terhadap Menteri BUMN, Dirut PLN dan Menteri ESDM," ucapnya.
BACA JUGA: Listrik Padam Serentak di Jabodetabek, PLN Janji Kerahkan Upaya Maksimal
Pandangan senada dikemukakan mantan staf Khusus Menteri ESDM 2014-2016 dan Sekretaris Kementerian BUMN 2005-2010, Muhammad Said Didu lewat akun Twitter-nya @msaid_didu.
Didu memprediksi ada beberapa kemungkinan penyebab padamnya listrik PLN di sejumlah wilayah di Pulau Jawa, Minggu (4/8) kemarin. Antara lain, cadangan siaga PLN tidak cukup. Kemudian, jadwal pemeliharaan pembangkit listrik selama ini buruk, serta sistem interkoneksi Jawa-Bali ada masalah.
"Semoga bukan karena PLN kesulitan uang," cuit Said Didu lewat akun Twitter-nya.
Sebagai catatan, beberapa minggu terakhir banyak BUMN menghiasi media massa dengan cerita negatif.
Antara lain, operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat Angkasa Pura 2 dan PT INTI, kegagalan sistem teknologi informasi Bank Mandiri dan laporan keuangan milik Garuda Indonesia yang menimbulkan kontroversi.(gir/jpnn)
