Menteri Siti Protes Keras Tuduhan Parlemen Eropa
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya tidak terima dengan tuduhan parlemen Eropa terhadap Indonesia.
Tuduhan itu menyebut perkebunan sawit Indonesia adalah masalah besar yang dikaitkan dengan isu korupsi, pekerja anak, pelanggaran HAM, penghilangan hak masyarakat adat.
Menurut Siti itu merupakan tuduhan yang keji dan tidak relevan lagi.
Itu disampaikan Siti menanggapi berita dengan disahkannya "Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests" oleh Parlemen Eropa di Starssbourg pada 4 April 2017.
"Pemerintah Indonesia dalam kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi justru sedang melaksanakan praktik-praktik sustainable management dalam pengelolaan sawit dan industri-industri land based lainnya saat ini dan sedang diintensifkan," paparnya saat kunjungan kerja di Helsinki, Finlandia.
Menteri Siti mengatakan sustainable development menjadi fokus pemerintah saat ini.
Sama seperti orientasi Parlemen Eropa dan negara-negara lain di dunia, Indonesia juga termasuk yang di depan dalam upaya implementasi Paris Agreement.
"Dan kita memiliki ratifikasi Paris Agreement tersebut serta berbagai ratifikasi lainnya untuk langkah-langkah sustainable development. Bahkan tentang masyarakat adat telah diberikan perhatian khusus oleh presiden terhadap masyarakat adat. Hak-hak masyarakat adat diberikan dalam hal ini atas hutan adat. Langkah ini sedang terus berlangsung," urainya.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya tidak terima dengan tuduhan parlemen Eropa terhadap Indonesia.
- Komisi III DPR Minta Kapolri Jawab Aduan Masyarakat soal Sengketa Lahan Sawit Ini
- Menteri LHK Singgung Kepemimpinan Hijau Demi Kesehatan Lingkungan
- Targetkan 60 Ribu Ha Peremajaan Sawit Rakyat, PalmCo Gandeng Semua Petani di Indonesia
- Menteri LHK Ungkap Pentingnya Sustainabilitas di Pembukaan Festival LIKE 2
- PB HMI Ajak Semua Pihak Waspadai Keberadaan LSM Asing di Indonesia
- Aspekpir, BPDPKS dan PalmCo Berkolaborasi Gelar Sosialisasi PSR Pola Kemitraan