Menteri Sofyan Djalil Luruskan Isu UU Cipta Kerja di Hadapan Akademisi Muhammadiyah
Menurut Sofyan, pembahasan di DPR RI sudah melibatkan organisasi profesi, masyarakat, akademisi, telah disiarkan pula melalui TV Parlemen, dan media massa-media massa lainnya.
"Undang-undang ini disusun dengan normal. Pada saat pandemi Covid-19 ini perhatian publik tersita pada masalah kesehatan sehingga informasi pembahasan (UU) Cipta Kerja ini luput dari perhatian," ungkap Sofyan.
Menurut Sofyan, pemerintah menyusun UU ini dengan sistem omnibus law dan dalam waktu cepat karena memang dibutuhkan, untuk membereskan ranjau-ranjau pada UU sktoral yang saling bertentangan dan membuat tidak dapat bergerak.
Sofyan menjelaskan sulit dan berbelitnya izin yang menghambat investasi, dengan mengambil contoh pengurusan izin pembuatan tambak di suatu wilayah.
Dia mengatakan alur perizinan pertama adalah harus ada rekomendasi camat.
Selanjutnya, harus ada persetujuan dari warga.
Kemudian, harus ada berita acara ekspose warga.
Lalu, harus ada rekomendasi dari kepala desa.
Di hadapan akademisi Muhammadiyah, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil menyatakan UU Cipta Kerja memang sangat dibutuhkan untuk perekonomian Indonesia. Banyak disinformasi sehingga salah memahami pentingnya kehadiran omnibus law ini.
- UU Cipta Kerja Wujudkan Ekonomi Indonesia Lebih Inklusif
- Mudahkan Perizinan Dasar Berusaha, UU Cipta Kerja Pacu Pertumbuhan Ekonomi 2024
- Pemerintah Hadirkan Program Sertifikat Tanah Gratis, Syarief Hasan Berkomentar Begini
- UU Cipta Kerja Bikin Perizinan Cukup Satu Pintu, Termasuk soal PBG
- Satgas UU Cipta Kerja Gelar Workshop Bersama IWAPI di Hari Perempuan Internasional
- Satgas UU Cipta Kerja Bahas Evaluasi Upah Minimum dan Kebijakan Alih Daya