Menurut Ketua PBNU, Sejarah Pemilu Berulang, Soeharto Pakai TNI, Jokowi Gunakan Polri

“Karena ancaman keamanan praktis tidak ada sebenarnya. Apa alasannya untuk kodam-kodam itu bisa ditambah?” ucap Syafieq.
Di sisi lain, Syafieq menyebut juga ada pembeda pada penyelenggaraan Pemilu 1971 dan Pemilu 2024. Menurutnya, pembagian bansos dan politik uang demi kepentingan elektoral sangat terasa pada Pemilu 2024.
“Saya tahu bansos itu biasanya baru cair di bulan-bulan ketiga atau keempat, tetapi ini bulan pertama dan cairnya begitu besar dan juga politik uang itu juga sedemikian luar biasa dan saya tidak tahu persis angkanya berapa persen mempengaruhi tetapi yang jelas bahwa kita tahu bahwa itu mempengaruhi,” tutur Syafieq.
“Ini yang saya kira membedakan pemilu 1971 dan pemilu 2024. Tetapi kita menyaksikan bagaimana peran aparat negara begitu intensif,” pungkasnya. (jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Syafieq Alielha menyampaikan sejarah pada Pemilu 1971 berulang pada Pilpres 2024.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tingkat Kepuasan terhadap Pemerintah Capai 80 Persen, Peran TNI-Polri Dinilai Signifikan
- Soal RUU Perampasan Aset, Dave Golkar: Kami Siap Membahas
- Mutasi Letjen Kunto Bikin Heboh, Legislator Yakin TNI Independen
- Prabowo: Saya Dibilang Presiden Boneka, Dikendalikan Pak Jokowi, Itu Tidak Benar
- Soal Wacana Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Legislator Bicara Prinsip Keadilan
- RUU Polri Dinilai Membuat Polisi Superbody