JPNN.com 
Merasa Dianaktirikan, Sekolah SPK Menolak Pengenaan PPN
Sabtu, 18 September 2021 – 12:41 WIB
Haifa Segeir selaku ketua Perkumpulan Sekolah SPK Indonesia. Foto tangkapan layar
Pemerintah juga perlu mempertimbangkan keberadaan SPK yang membantu peningkatan investasi asing. Ditambah lagi keberadaan SPK mencegah siswa-siswi sekolah ke luar negeri untuk mendapat pendidikan berkualitas sehingga membantu devisa negara.
"Kami dukung upaya pemulihan ekonomi tetapi caranya jangan begini. Apabila badan hukum pendidikan diputuskan harus juga dikenakan PPN maka seharusnya hal ini diterapkan tanpa diskriminasi dan dengan mempertimbangkan jumlah pendapatan dan pengeluaran," tutupnya. (esy/jpnn)
Perhimpunan sekolah satuan pendidikan kerja sama (SPK) menolak kebijakan menkeu yang mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesya Mohamad
BERITA TERKAIT
- Alhamdulillah, Ada Kabar Baik dari Sri Mulyani, tetapi Tetap Waspada
- Menkeu Sri Mulyani: Bea Masuk Turun 3,8 Persen
- Sri Mulyani Ungkapkan Rasa Duka untuk Kepergian Babe Cabita
- Mantap, Pakaian Dalam Asal Bantul Siap Bersaing di 2 Pasar Internasional Ini
- Sukses Bongkar Kasus Besar, Kejagung Dipercaya Menkeu Garap Korupsi LPEI
- Awas! Pertumbuhan Ekonomi Terhambat karena Kenaikan PPN jadi 12 Persen
