Merealokasikan Anggaran Stunting Bisa Timbulkan Lost Generation
Dia menambahkan, tantangan saat ini adalah melakukan sinkronisasi dengan lebih dari 70 ribu desa sekaligus mengingatkan kembali bahwa Indonesia masih punya permasalahan stunting.
Sinkronisasi juga menjadi poin penting yang disampaikan oleh dokter anak Rachmat Sentika.
Rachmat juga menyetujui arahan bahwa penggunaan dana tersebut harus tetap dijalankan untuk melanjutkan program prioritas nasional.
“Namun, sebaiknya disediakan petunjuk teknis karena terdapat halangan di tingkat daerah (kabupaten/kota) di mana dana tersebut tidak bisa digunakan karena menunggu keputusan refocusing dari pemerintah pusat,” kata dia.
Pemerhati kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan bahwa dalam mengambil kebijakan, pemerintah juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang masalah stunting yang masih mengancam masa depan bangsa.
“Walaupun dialokasikan, dana tersebut harus tetap digunakan untuk stunting. Jangan sampai mengabaikan isu stunting yang akan kita tanggung akibatnya di masa depan,” kata dia.
Direktur Eksekutif HIPPG Widya Habibie berharap webinar yang dilaksanakan secara rutin ini dapat menjadi sarana diskusi, terutama mengenai kebijakan pemerintah yang terkait kesehatan masyarakat.
“Banyak tantangan pencegahan stunting di masa covid-19 yang masih harus terus dilakukan untuk kesehatan Indonesia,” ujarnya. (jos/jpnn)
Pemprov dan pemda diminta tidak merealokasi anggaran program prioritas nasional, termasuk dana untuk mengatasi stunting pada anak.
Redaktur & Reporter : Ragil
- Masuk Pendataan BKN, Pemda Tak Ajukan Formasi PPPK 2024, Nasib Honorer Digantung
- Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Beri Atensi Perkembangan Harga Sejumlah Komoditas
- Mendagri Tito Ingatkan Pemda Jangan Terlena Meski Inflasi Nasional Terkendali
- Kasus Stunting di Bangka Selatan Alami Penurunan
- Pemkab Tabanan Sukses Turunkan Angka Stunting Menjadi 6,3 Persen
- Pj Gubernur Sumsel Beri Edukasi Tentang Stunting kepada Masyarakat