Merespons Lonjakan Kasus COVID-19, FPPP Minta Pemerintah Melakukan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi PPP DPR RI meminta keseriusan dan ketegasan pemerintah dalam mengoordinasikan pola penanganan Covid-19 menyusul lonjakan kasus positif virus Corona di sejumlah daerah.
Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengatakan kebijakan umum penanganan Covid-19 di masing-masing daerah harus dibuat sama dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik daerah.
"Hal ini penting agar tidak ada perbedaan perlakuan implementasi di lapangan," kata Achmad Baidowi dalam keterangan tertulisnya yang diterima JPNN.com, Minggu(20/6).
Dia mencontohkan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mewacanakan lockdown, sementara di daerah lain ada yang menerapkan PSBB dan PPKM.
"Hal ini jika dibiarkan akan terlihat seolah-olah tidak ada koordinasi dengan pemerintah pusat," lanjutnya.
Pria yang beken disapa dengan panggilan Awiek itu juga meminta setiap kebijakan yang diambil harus memperhatikan kesiapan infrastruktur di daerah, dan melakukan sosialisasi dengan baik.
"Contohnya penyekatan di Suramadu yang menyebabkan antrean panjang. Jelas ini membahayakan dan serta mempengaruhi daya tahan jembatan," jelas pria yang juga menjabat wakil ketua Baleg DPR RI itu.
Awiek menyarankan perlu diberlakukan kembali kebijakan work from home (WFH) lantaran lonjakan kasus Covid-19 dari klaster perkantoran makin tinggi.
Fraksi PPP DPR meminta pemerintah melakukan langkah-langkah ini menyusul lonjakan kasus Covid-19.
- Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tindak Perusuh Saat May Day di Semarang
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Rempang Eco City Tak Masuk Daftar PSN Era Prabowo, Rieke Girang
- Momen KSAL Minta Tunggakan BBM TNI AL Rp 2,25 T ke Pertamina Diputihkan