JPNN.com 
Merespons Wacana Revisi UU ITE, Komisioner KPI Hardly Stefano Beri Saran Kritis Begini
Hardly juga mengusulkan, untuk menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat, dibutuhkan semacam lembaga pengawasan dan abitrase konten atau informasi elektronik.
Menurut dia, lembaga ini sebaiknya merupakan representasi perwakilan masyarakat atau civil society seperti Dewan Pers dan KPI. Bukan lembaga struktural pemerintahan.
"Keberadaan lembaga pengawasan dan abitrase konten internet ini dapat dengan membentuk lembaga baru. Namun jauh lebih baik jika dapat mengoptimalkan lembaga negara independen yang telah ada dengan memberikan perluasan kewenangan,” tegas Hardly Stefano.
Dalam webinar tersebut, turut hadir narasumber lain yakni Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni dan CEO sekaligus Editor Chief Telegraf.co.id dan Telegraf.id, Koeshondo W. Widjojo.(fri/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Komisioner KPI Pusat Hardly Stefano merespons gelombang desakan serta dukungan agar UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, begini penjelasannya.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Amankan Transaksi Keuangan Digital, Privy Kembangkan Fitur ERDS
- Istri Selingkuh, Hanif Malah Didakwa Melanggar UU ITE
- Rosan TKN Prabowo Laporkan Connie Bakrie ke Bareskrim Polri di Masa Tenang
- Wakil Ketua MPR Tegaskan Negara Harus Hadir Melindungi Pejuang Lingkungan
- Pemilik Akun @Paltiwest Ditangkap Menjelang Subuh, Statusnya Tersangka Kasus ITE
- Pamit dari Brownis, Ivan Gunawan: Melanjutkan Hidup di Tempat Lain
