Minta 50 Persen Menteri dari Indonesia Timur

”Jalur ini terbukti berabad-abad lalu mampu mengontrol ekonomi dunia dan mampu menghubungkan kota-kota utama di dunia," papar Engelina.

Dalam kesempatan itu, Engelina selaku deklarator Solidaritas Jalur Rempah juga mendorong Jokowi-JK agar merekrut dan menempatkan kader yang memiliki kemampuan dan integritas kawasan Timur. Menurutnya, pengelolaan kawasan Timur diharapkan benar-benar dikelola orang yang memiliki visi maritim kuat, serta mengetahui kultur dan potensi ekonomi yang terkandung.

”Semua potensi dan peluang itu hanya membawa manfaat jika dikelola figur yang memahami kawasan Timur,” imbuhnya.

Sementara Wakil Ketua DPD RI Laode Ida mengatakan Jokowi seharusnya membangun perekonomian di Indonesia timur berbasis Economic Etnic, sebab faktanya dari total luas wilayah RI, sebesar 68 persen ada di wilayah Indonesia Timur.

”Tapi lihat kami hanya menjadi tamu di kampung halaman sendiri, sebab semua sumber daya alamnya sudah dikoooptasi oleh para pemilik modal dan tangan-tangan yang tak terlihat dari Jakarta tapi bekerja sangat rapih dan sistematis,” ujar Laode.

Terkait desain kelembagaan departemen maritim, kata Laode perlunya satu kesatuan yang diemban oleh menteri yang memahami dan berpengalaman di bidang tata kelola kelautan, tradisi maritim, budaya ekonomi, pesisir, ekonomi kelautan, dan ekosistim.

”Yang jelas kami dari Solidaritas Jalur Rempah juga mendesak pemerintah baru menghapus berbagai kebijakan yang merugikan wilayah kepulauan di kawasan Timur dan kawasan lain di Indonesia. Sebab berbagai formula kebijakan pemerintah daerah secara tidak sadar telah merugikan wilayah provinsi kepulauan,” pungkasnya.

Dalam acara Deklarasi Jalur Rempah itu turut hadir dan menandatanganinya antara lain sejumlah tokoh masyarakat Indonesia Timur seperti Prof Dr Marthinus Johanes Saptenno, Drs. Chris Siner Key Timu, Yopie Lasut, Dr Phil Erari, dan senator dari Sultra Laode Ida. (ind)