Minta DPR Turun Tangan, Soal Deadlock Pembahasan Biaya Haji

JAKARTA - Kebuntuan pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) antara
Panja Komisi VIII dengan Kementerian Agama yang terus berlarut-larut membuat kalangan politisi prihatin. Salah satunya Fraksi PPP yang
notabene berada di dua sisi kepentingan antara DPR atau Kemenag yang dipimpin sang Ketua Umum PPP sendiri, Suryadharma Ali.

Kemarin mereka secara terbuka meminta pimpinan DPR agar ikut turun tangan mencarikan solusi. “Fraksi PPP mengharapkan segera ditetapkan standarisasi penggunaan
dana optimalisasi biaya haji. Tapi ini kan Panja BPIH dan Kemenag sama-sama memiliki hitungan sendiri. Saya sebenarnya berharap pimpinan DPR bisa turun tangan untuk ikut mencarikan solusi,” kata poitisi PPP yang juga anggota Komisi VIII DPR Zainut Tauhid Sa’adi kepada wartawan di Jakarta.

Menurut Zainut, sikap proaktif dari pimpinan DPR sangat penting mengingat hasil akhir mengenai BPIH sudah semakin mendesak untuk diputuskan. Bagaimanapun jika sebuah kebuntuan terjadi, ungkapya, pimpinan DPR dimungkinkan untuk menfasilitasi sebuah pertemuan lobi antara pimpinan fraksi dengan pemerintah.

“Saya hanya mengingatkan, batas waktu pengumuman BPIH ke masyarakat sudah semakin mendesak dan sudah sangat terlambat. Sebagai catatan tahun lalu BPIH diumumkan pada 9 Juni 2009,” paparnya. Dia berpendapat, selama ini semangat menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji  oleh Panja BPIH DPR memang sudah sesuai dengan keinginan mayoritas masyarakat. Namun demikian jika dilakukan tanpa perhitungan yang matang, dikhawatirkan justru akan membahayakan program penyelenggaraan ibadah haji itu sendiri.