Minta DPR Turun Tangan, Soal Deadlock Pembahasan Biaya Haji

Sebagai anggota komisi VIII Zainut memaparkan, perbedaan harga yang diajukan oleh Kementerian Agama dan Panja DPR untuk pemondokan di Makkah yang menjadi pangkal utama terjadinya dead-lock misalnya, sangat jauh dari standar perhitungan akuntansi publik. Dalam poin itu pemerintah mengajukan harga 3.000 SR (Saudi Arabia Riyals), sedangkan DPR mengajukan harga 2500 SR.

Sedikit membela rasionalisasi versi Kemenag, menurut Zainut, harga 3.000 SR yang diajukan pemerintah sudah berdasarkan pertimbangan harga riil di pasaran. Dimana daftar harga untuk tahun ini sudah 3.331 SR
untuk ring I  (1-2 km dari Masjidil Haram), sedangkan harga rata-rata di ring II ( 2 – 4 km dari Masjidil Haram) sebesar 2.552 SR.

“Ini artinya kalau DPR menetapkan harga 2.500 akan terjadi ketimpangan nilai subsidi yang sangat lebar yaitu terhadap ring I mendapat subsidi sebesar 881 SR sementara ring II hanya mendapat subsidi 52 SR,” paparnya.

Ketua DPP PPP ini terus terang mengaku prihatin dengan kengototan sejumlah pihak terkait biaya haji sehingga sampai menyebabkan
deadlock. Menurutnya hal ini ke depan justru dapat mengurangi kredibilitas DPR karena dianggap tidak sensitif terhadap tuntutan
masyarakat yang ingin segera mendapatkan kepastian mengenai berapa besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji.