MIPI Meluncurkan Buku Putih Pemerintahan Indonesia, Ini Komentar Sejumlah Guru Besar
jpnn.com - JAKARTA - Peluncuran Buku Putih Pemerintahan Indonesia yang berlangsung di Jakarta, Sabtu (10/9), mendapat apresiasi dari banyak kalangan.
Peluncuran buku digelar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) berlangsung secara hybrid dari Gedung Aula Zamhir Islamie, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jakarta.
Sejumlah akademisi ilmu pemerintahan hadir di acara yang juga menghadirkan tiga narasumber, yaitu Guru Besar Ilmu Pemerintahan IPDN Muchlis Hamdi, Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, dan Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI) Eko Prasojo.
Ketiganya turut menjadi penulis yang menyumbangkan pemikirannya terkait pemerintahan dalam Buku Putih.
Buku Putih itu berisi tentang sistem pemerintahan Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Buku ini berisi landasan-landasan konstitusional penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, hingga praktik dan realitas pemerintahan dari waktu ke waktu. Selain itu, berisi harapan tentang kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan, dan kedamaian di Indonesia.
Rektor IPDN Hadi Prabowo mengatakan, penyusunan buku tersebut memakan waktu sembilan tahun, dari 2013 hingga 2022.
Hadi Prabowo memberikan apresiasi yang tinggi pada MIPI atas penerbitan buku tersebut. Dia mengatakan buku ini menjadi referensi yang penting dan luar biasa bagi IPDN, sekaligus referensi untuk ‘melawan lupa’ terkait perjalanan pasang surut sistem konstitusi Indonesia.
Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) meluncurkan Buku Putih Pemerintahan Indonesia, mendapat apresiasi dari banyak kalangan.
- Prof. Kumba Bantah Melakukan Pencatutan Nama dalam Publikasi Jurnal Internasional
- Guru Besar Ini Minta Prabowo Harus Jadi Presiden yang Independen
- PPPK Jangan Melakukan Hal Ini, Bisa Menderita Paling Cepat 10 Tahun
- 2.341 PPPK Pemprov Sulsel Terima SK, Bahtiar: Anda Semua Harus jadi ASN Tangguh
- Permintaan Khusus Mendagri kepada Praja IPDN sebagai CPNS, Tegas
- 7 Kali Ikut Pemilu, Prof Romli Sebut Pilpres 2024 Paling Amburadul