JPNN.com

Muhadjir Lega RS Masih Layani Pasien BPJS Kesehatan meski Tagihan Macet

Sabtu, 09 November 2019 – 06:53 WIB Muhadjir Lega RS Masih Layani Pasien BPJS Kesehatan meski Tagihan Macet - JPNN.com
Menko PMK Muhadjir Effendy berdialog dengan para pasien BPJS Kesehatan. Foto: Humas Kemenko PMK for JPNN.com

jpnn.com, MALANG - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengunjungi sejumlah rumah sakit di Kota Malang untuk memastikan masyarakat, terutama pasien BPJS Kesehatan, mendapatkan layanan yang terbaik.

Rumah Sakit Aisyiyah di kawasan Klojen menjadi lokasi pertama yang dikunjungi. Kemudian berlanjut ke Rumah Sakit Panti Nirmala, Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan, Rumah Sakit Unisma, serta Rumah Sakit UMM (Universitas Muhammadiyah Malang).

Kunjungan kerja itu menurut Menko Muhadjir untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dari gagal bayar BPJS Kesehatan atas tagihan klaim RS terhadap pelayanan kesehatan di beberapa rumah sakit.

"Percayalah bahwa pemerintah terus mengupayakan para peserta BPJS kesehatan mendapatkan pelayanan terbaik," ujar Muhadjir, Jumat (8/11).

Muhadjir menambahkan, pemerintah memang harus meningkatkan perhatian terkait adanya penunggakan BPJS Kesehatan yang amat dirasakan banyak rumah sakit. Atas dasar itu dari kunjungan yang dilakukan ini hasilnya akan dilaporkan kepada presiden serta untuk bahan rapat menteri yang menangani persoalan BPJS Kesehatan.

Meskipun terdapat penunggakan BPJS Kesehatan, nyatanya menurut Menko Muhadjir pelayanan kesehatan rumah sakit tetaplah prima.

"Jadi mereka (Rumah Sakit) sudah mampu adaptasi. Yang saya lihat, pelayanan kesehatan di rumah sakit swasta tersebut sangatlah baik. Tidak ada pembedaan pelayanan kesehatan yang dilakukan rumah sakit terhadap Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun yang mandiri saat berobat," terangnya.

Seperti diketahui, kesimpulan Rapat Kerja Gabungan Komisi IX dan Komisi XI DPR RI dengan mitra K/L terkait JKN pada 2 September 2019 'menolak rencana Pemerintah untuk menaikkan kenaikan Premi JKN untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas 3 sampai Pemerintah menyelesaikan data cleansing'.

SPONSORED CONTENT

loading...
loading...