MUI Kritisi Peraturan Sertifikasi Halal BPJPH
Sementara itu, banyak masyarakat yang jadi malas mengurus sertifikasi halal produknya.
"Kenapa sih tidak dibuat mudah mekanisme pengurusan sertifikasi halal," tuturnya.
"Misalnya melalui telepon genggam. Kalau mendaftar harus menggunakan laptop, belum lagi prosedurnya berbelit-belit, bagaimana bisa memancing masyarakat untuk daftar."
Nadra mengakui selama ini komunikasi MUI dengan BPJPH kurang berjalan baik.
Oleh karena itu, sebaiknya dua lembaga tersebut duduk bersama agar memudahkan masyarakat dalam pengurusan sertifikasi halal.
Saat ini, BPJPH hanya banyak berkutat pada permasalahan sertifikasi halal.
Sejak dibentuk pada 2017, Nadra melihat belum ada gebrakan menonjol dari BPJPH.
Perusahaan yang sudah daftar ke BPJPH banyak. Sayangnya, BPJPH tidak melaporkan ke MUI, akhirnya para pelaku usaha ini menunggu-nunggu.
Sertifikasi halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), mendapat kritikan dari dewan halal Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- 20 PPPK BPJPH Dilantik, Aqil Irham: Terapkan Nilai-Nilai AKHLAK dalam Bertugas
- Sikap MUI Terhadap Putusan MK, Pimpinan Parpol Sebaiknya Legawa
- BPJPH-Ditjen PKH Koordinasikan Percepatan Sertifikasi Halal Produk Olahan Peternakan
- Prabowo Gencarkan Silaturahmi Politik di Momen Idulfitri, MUI Bereaksi
- MUI Minta KPI Beri Sanksi untuk Tiga Stasiun TV yang Menayangkan 4 Acara ini
- Ni'am: Idulfitri Jadi Momentum Rekonsiliasi Nasional Menuju Perbaikan Negeri