MUI Kritisi Peraturan Sertifikasi Halal BPJPH

Sementara itu, banyak masyarakat yang jadi malas mengurus sertifikasi halal produknya.
"Kenapa sih tidak dibuat mudah mekanisme pengurusan sertifikasi halal," tuturnya.
"Misalnya melalui telepon genggam. Kalau mendaftar harus menggunakan laptop, belum lagi prosedurnya berbelit-belit, bagaimana bisa memancing masyarakat untuk daftar."
Nadra mengakui selama ini komunikasi MUI dengan BPJPH kurang berjalan baik.
Oleh karena itu, sebaiknya dua lembaga tersebut duduk bersama agar memudahkan masyarakat dalam pengurusan sertifikasi halal.
Saat ini, BPJPH hanya banyak berkutat pada permasalahan sertifikasi halal.
Sejak dibentuk pada 2017, Nadra melihat belum ada gebrakan menonjol dari BPJPH.
Perusahaan yang sudah daftar ke BPJPH banyak. Sayangnya, BPJPH tidak melaporkan ke MUI, akhirnya para pelaku usaha ini menunggu-nunggu.
Sertifikasi halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), mendapat kritikan dari dewan halal Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- MUI Dukung Kejagung Membongkar Habis Mafia Peradilan
- BPOM-BPJPH Temukan 9 Pangan Olahan Mengandung Babi, Ade Rezki Dorong Kolaborasi Pengawasan
- Dukung Kamtibmas, MUI Jakut Apresiasi Kinerja Polres Pelabuhan Tanjung Priok
- Temukan Pangan Olahan Mengandung Babi, BPOM dan BPJPH Diapresiasi
- Wasekjen MUI Berharap Hakim Penerima Suap Rp 60 M Dihukum Mati
- Komisi Hukum MUI Lega Kejaksaan Tetap Usut Korupsi