MUI Mendorong Reformasi Mendasar di Semua Institusi Penegak Hukum
jpnn.com, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti masalah hukum yang melibatkan para pejabat publik sepanjang tahun 2020.
Menurut Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan, rendahnya keteladanan moral dari para pejabat publik masih menjadi fakta yang tidak bisa dipungkiri.
Kasus korupsi, kasus asusila dan kasus penyalahgunaan narkoba banyak melibatkan para pejabat publik di negeri ini.
"Lemahnya sistem hukum yang ada menjadikan tidak munculnya efek jera di tengah masyarakat, sehingga kasus serupa terus saja terjadi lagi," kata Amirsyah saat membacakan tujuh tausiah akhir tahun di Jakarta, Kamis (24/12).
Melihat kondisi itu, Dewan Pimpinan MUI mendorong agar diberlakukan hukuman yang lebih berat bagi para pejabat publik yang terbukti melakukan korupsi, tindakan asusila, dan penyalahgunaan narkoba.
Khusus terkait kasus korupsi yang dilakukan pejabat publik, lanjutnya, agar diberlakukan asas pembuktian terbalik dan dikenakan hukuman paling maksimal.
Sebab, kata Amirsyah, prasyarat untuk menjadi bangsa yang maju antara lain pejabat publiknya harus jujur, amanah dan selalu menjaga moralitasnya.
Lebih lanjut dikatakan, penegakan hukum yang adil, konsekuen dan konsisten masih menjadi tantangan berat bagi kehidupan kenegaraan di Indonesia selama tahun 2020.
Dewan Pimpinan MUI menyoroti belum optimalnya kesetaraan perlakuan dalam penegakan hukum (equal before the law) di Indonesia.
- Timah Kolektor
- KPK Bongkar Peran Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di Kasus Korupsi Insentif Pajak, Oalah
- Ahmad Muhdlor Ali Ditahan KPK, Subandi Jabat Plt Bupati Sidoarjo
- Soal Kasus Tambang, Kejagung Diminta Dalami Peran Oknum Kementerian
- Modus Baru Penyelundupan Narkoba dalam Kaleng Susu, Banyak Banget
- Brigjen Mukti Sampai Terbang ke Bali Gerebek Pabrik Narkoba yang Dikelola 3 WNA