Mutasi PNS untuk Pertukaran Pusat-Daerah

Ditanya mekanisme mutasinya, Ramli mengatakan masih dbahas dengan pihak terkait terutama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. "Kenapa harus dengan Kementerian Dalam Negeri, karena untuk pemindahan PNS pusat ke daerah maupun daerah ke pusat harus koordinasi dengan Mendagri. Karena untuk pemerintahan di daerah merupakan ranahnya Kemendagri," ungkapnya.

Sedangkan Kemenkeu, terkait masalah dana. Pasalnya dengan adanya mutasi, ada biaya yang harus diperhitungkan. Misalnya biaya hidup PNS bersama keluarganya, dan lain-lain. "Pak menteri sudah mengutarakan masalah mutasi ini ke Mendagri. Nantinya ada regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan mutasi PNS ini," pungkasnya. (esy/jpnn)