Negara Barat Ramai-Ramai Kecam Militer Myanmar, Anggota ASEAN Malah Lembek

"Hasil pemilu harus dihormati dan proses demokrasi perlu dipulihkan," tulis Michel, yang mengepalai badan yang mewakili 27 pemimpin nasional Uni Eropa, di akun Twitter-nya.
Terkait perkembangan situasi politik di Myanmar, China berharap semua pihak di Myanmar dapat mengelola perbedaan mereka dengan baik di bawah konstitusi dan kerangka hukum, serta menegakkan stabilitas, setelah militer merebut kekuasaan dalam kudeta.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin pada jumpa pers harian di Beijing, Senin.
Sedangkan Kementerian Luar Negeri Singapura mendesak semua pihak untuk menahan diri dan bekerja menuju hasil yang positif dan damai---sebuah komentar yang juga digaungkan oleh Malaysia dan Indonesia.
Namun, sesama anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) lainnya lebih memilih untuk tidak terlibat langsung.
"Itu urusan dalam negeri mereka," kata Wakil Perdana Menteri Thailand Prawit Wongsuwan kepada wartawan ketika ditanya tentang kudeta di Myanmar.
Kamboja dan Filipina membuat komentar serupa.
Penahanan itu terjadi setelah beberapa hari ketegangan yang meningkat antara pemerintah sipil dan militer setelah pemilu 8 November, saat Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi mencatat kemenangan telak.
Langkah militer Myanmar menyingkirkan pemimpin sipil dan mengambil alih pemerintahan direspons negatif oleh negara-negara Barat
- Ibas Ajak ASEAN Bersatu untuk Menghadapi Tantangan Besar Masa Depan Dunia
- Kuliah Umum di Universiti Malaya, Ibas Bahas Geopolitik, Geoekonomi dan Kekuatan ASEAN
- Sah! Pertamina Resmi Memimpin Clean Energy Task Force-ASCOPE
- Kunjungan Xi Jinping ke 3 Negara ASEAN Menegaskan Prioritas China
- Prabowo & Anwar Ibrahim Bahas Dampak Kebijakan Tarif Impor Donald Trump
- Prabowo dan Pemimpin ASEAN Bahas Strategi Hadapi Kebijakan Tarif Trump