Netralitas PNS DKI Dipertanyakan
Sabtu, 31 Maret 2012 – 04:24 WIB
POLITISI di Kebon Sirih mengingatkan kepada seluruh pegawai negeri sipil (PNS) agar menjaga netralitas dalam Pilkada DKI. Pasalnya, sikap dukung mendukung dan menggiring masyarakat memilih pasangan tertentu merupakan sikap bertentangan dengan kedudukan PNS. Padahal tidak semua anggota Forkabi berasal dari parpol pendukung incumbent. Sehingga menimbulkan kontroversi. Bahkan dinilai sebagai bentuk intervensi pejabat Pemprov DKI terhadap hak pilih masyarakat.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Yani mengatakan, seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta harus bersikap netral dalam pesta demokrasi. Sehingga tidak terseret pada arus kepentingan pasangan calon tertentu. “Jangan sampai pejabat DKI membuat statement yang tidak perlu,” ujar dia, Jumat (30/3).
Baca Juga:
Belakangan ini, terdapat sejumlah kalangan kader parpol yang mengeluhkan sikap Walikota Jakarta Timur Murdhani selaku ketua umum Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi). Pada pertemuan ormas itu beberapa waktu lalu, Murdhani mewajibkan seluruh anggota Forkabi untuk mendukung incumbent.
Baca Juga:
POLITISI di Kebon Sirih mengingatkan kepada seluruh pegawai negeri sipil (PNS) agar menjaga netralitas dalam Pilkada DKI. Pasalnya, sikap dukung
BERITA TERKAIT
- Pendaftaran PPS untuk Pilkada Madiun Diperpanjang
- 156 Calon PPK Pilkada Makassar Segera Jalani Tahapan Wawancara
- Butuh 210 PPK Untuk Pilkada Garut
- Menjawab Prabowo, Ganjar: Yang Bekerja Sama Bisa Menganggu
- Soal Jagoan PDIP di Pilkada Jateng 2024, Ganjar Berkata Begini
- Ada Partai KIM Sampaikan Keinginan Terkait Kursi Menteri, Demokrat: Wajar Saja