Netralitas PNS DKI Dipertanyakan
Sabtu, 31 Maret 2012 – 04:24 WIB
Sementara Direktur Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis) Sugiyanto mengatakan, sikap yang dilakukan Murdhani sangat tidak terpuji. Bahkan cenderung menciderai semangat menjunjung tinggi netralitas PNS.
Hal itu tentunya akan menimbulkan prasangka negatif di masyarakat. “Publik akan menilai setiap langkah kebijakan walikota semata-mata demi memenangkan pasangan calon tertentu,” imbuhnya.
Apalagi pemerintahan kota di Jakarta bukanlah daerah otonom. Setiap aktivitas pelayanan dan berbagai program yang bersentuhan dengan masyarakat, sudah pasti menggunakan uang rakyat lewat APBD.
“Uang rakyat tidak digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Harus demi kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Kalau walikota tidak netral, kawatir akan pilih kasih dalam penggunaan dana APBD,” pungkas Sugiyanto. (rul)
POLITISI di Kebon Sirih mengingatkan kepada seluruh pegawai negeri sipil (PNS) agar menjaga netralitas dalam Pilkada DKI. Pasalnya, sikap dukung
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Jakarta Makin Kotor, Anggota DPRD Dukung Ide Pulau Sampah Heru
- Syahganda Tekankan Indonesia Harus Bangkit di Era Prabowo
- Anies Tertarik Maju Pilkada Jakarta, PKS Tidak Tergoda
- PDIP Tak Akan Bahas Opsi Koalisi/Oposisi di Rakernas
- Sampaikan Catatan Kritis, Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Revisi UU TNI
- Jokowi Dikabarkan tak Diundang Rakernas V PDIP, Gibran Terkejut