Netty DPR Sentil Pemerintah Terkait Besaran Anggaran Kesehatan

"Mengapa sektor ekonomi yang diprioritaskan, ada apa ini? Saya pikir sekarang fokus dulu pada penanganan krisis di bidang kesehatan. Kita bangun pemulihan ekonomi dengan prinsip gotong royong dan berpihak pada ekonomi kerakyatan setelah badai berlalu," ujarnya.
Anggota Komisi IX DPR ini juga mengingatkan pemerintah agar tetap memerhatikan mekanisme pembahasan realokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Ia berpendapat, meskipun sudah ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) sebagai dasar pengalokasian anggaran, tetap saja ada kewenangan DPR yang kurang diindahkan. Misalnya, pembahasan besaran perubahan APBN, penentuan besaran anggaran, program dan lain-lain.
“Jangan sampai alasan kedaruratan menghilangkan mekanisme check and balances DPR terhadap kebijakan pemerintah. Ini krusial," sesal Netty.
Terkait permasalahan tersebut, Netty menggarisbawahi tentang pentingnya pengawasan implementasi program dan anggaran.
Ia mengatakan, ketika tiba-tiba ada realokasi anggaran negara dengan jumlah fantastis, maka harus dilakukan mekanisme pengawasan ekstra yang terstruktur melibatkan DPR, BPK, KPK, OJK, profesi dan masyarakat.
“Kami tidak mau ada penyimpangan dan penyelewengan. Jangan ada celah oknum mengambil kesempatan di tengah kesulitan," ujarnya.
Netty juga mengusulkan, pemerintah harus selalu meng-update laporan penanganan Covid-19. Termasuk laporan keuangan melalui kanal resmi yang dapat diakses publik.
Pemerintah telah menetapkan keadaan darurat kesehatan masyarakat akibat Covid-19 dengan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.
- Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tindak Perusuh Saat May Day di Semarang
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Soal Pembayaran Tunggakan Triliunan TNI AL, Menhan Singgung Kebijakan Tersentralisasi
- Herman Deru Siapkan Bantuan Rp 50 Miliar untuk Pemerataan Pembangunan di Musi Rawas
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024