Nevi Zuairina Dorong Pengelolaan Pelabuhan Berstandar Internasional

Nevi Zuairina Dorong Pengelolaan Pelabuhan Berstandar Internasional
Anggota Komisi VI DPR RI Hj Nevi Zuairina ketika mengikuti FGD Komisi VI DPR dengan Kementerian BUMN bertajuk integrasi BUMN pengelolaan Pelabuhan pada Kamis (19/8). Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Hj Nevi Zuairina menyampaikan pentingnya korporasi yang mengelola pelabuhan dapat berstandar pelayanan internasional.

Hal itu disampaikan Nevi Zuairina ketika mengikuti FGD Komisi VI DPR dengan Kementerian BUMN bertajuk integrasi BUMN pengelolaan Pelabuhan, Kamis (19/8).

Nevi mengatakan perusahaan pengelola pelabuhan yang dimiliki negara dalam hal ini di bawah kementerian BUMN mesti menjadi perusahaan berkelas dunia.

Untuk mendukung itu, dia meminta ada perubahan regulasi untuk mempermudah mewujudkan terbentuknya suatu badan usaha yang mumpuni dan mampu besanding dengan jenis usaha lain di negara-negara maju.

“Hingga saat ini, Selat Malaka menjadi salah satu jalur perdagangan internasional terpadat di dunia. Setiap tahun, jumlah kapal yang melintas di Selat Malaka mencapai lebih dari 100.000 kapal dengan mengangkut lebih dari 90 juta kontainer. Jangan sampai kita kalah dengan negara tetangga, mengingat Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di Selat Malaka yakni sekitar 600 mil,” tutur Nevi.

Nevi menjabarkan berdasarkan data Lloyd’s List (2019), pelabuhan Singapura mampu melayani sekitar 37,2 juta kontainer, dan Malaysia dikisaran 22,6 juta kontainer. Sedangkan Indonesia mampu menarik sekitar 10,5 juta kontainer dan Thailand sebanyak 8,1 juta kontainer.

"Mestinya negara kita yang unggul dalam mengelola pelayanan kontainer dari  berbagai negara. Kenyataannya, kondisi memprihatinkan masih terjadi padahal jika dibandingkan, Singapura hanya memiliki garis pantai sepanjang 15 mil dan Malaysia 200 mil. Sedangkan Indonesia 600 mil, tapi belum mampu menarik minat kapal untuk bersandar dengan jumlah lebih besar,” sesal Nevi.

Politikus PKS ini menyoroti, akan tingginya biaya logistik di Indonesia antara lain adalah pertama, waktu yang dihabiskan kapal di pelabuhan Indonesia relatif lebih lama dibandingkan dengan negara lain.

Anggota Komisi VI DPR RI Hj Nevi Zuairina menyampaikan pentingnya korporasi yang mengelola pelabuhan dapat berstandar pelayanan internasional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News