NTB Harus Tingkatkan IPM untuk Dorong Investasi
jpnn.com, MATARAM - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai masih rendah, walau pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ini menjadi catatan penting Pemda Nusa Tenggara Barat, bagaimana agar pertumbuhan ekonominya yang tinggi bisa mendorong IPM yang baik. Harusnya IPM bisa lebih tinggi dari kondisi sekarang,” kata Anggota Komisi XI DPR RI Michael Jeno di NTB, Selasa (2/5/2017) di sela-sela pertemuan dengan mitra kerja komisi XI.
Politikus Fraksi PDI Perjuangan ini, mengatakan, kalau hanya berharap pada APBD dan belanja negara yang disalurkan melalui APBD, tentu tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia yang lebih tinggi. Harus ada dari investasi terutama dari konsumsi masyarakat dan konsumsi belanja negara melalui APBD.
“Pemda Provinsi NTB harusnya sudah mulai saving, berpindah dari fokus pertambangan kepada sektor-sektor yang lain,” harapnya.
Di sisi lain, lanjut Michael, potensi wisata NTB sangat baik. Sudah ada upaya membenai sektor pariwisatanya. Apalagi, NTB sedang mengembangkan brand wisata halal. Brand wisata ini harus pula ditunjang oleh infrastruktur dan SDM yang memadai. Ia berharap, ke depan SDM, infrastruktur, dan industri wisata saling dukung untuk menunjang sektor-sektor unggulan.
“SDM untuk industri wisata, kan, berbeda. Jangan sampai industri pariwisata berkembang tetapi SDM-nya dari luar provinsi NTB. Ujung-ujungnya nanti investasi masuk, tetapi lapangan pekerja lokal tidak ada. Akhirnya, investasi yang masuk tidak meningkatkan IPM, karena pekerjanya banyak dari luar,” tutupnya.(adv/jpnn)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai masih rendah, walau pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Komisi VI DPR Apresiasi Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023
- Putu BKSAP Sebut Namibia Ingin Belajar Teknologi Air dan Pangan dengan RI
- Putu Rudana Inisiasi Pembentukan Indonesia-Africa Parliamentary Partnership
- Dewas Memeriksa Pelanggaran Etik, Lalu Pimpinan KPK Berkomentar Negatif
- Pimpinan Komisi II Bakal Cecar Pemerintah Soal Mundurnya Kepala Otorita IKN
- Singgung Temuan BPK di Sidang Paripurna, Rieke PDIP Minta Pembatalan Tapera