NU Ingin Resolusi Jihad Diakui Pemerintah

"Peristiwa ini dikenal dengan Resolusi Jihad. Tanpa Resolusi Jihad, maka tidak akan ada perlawanan rakyat terhadap tentara sekutu. Bahkan tanpa Resolusi Jihad, eksistensi NKRI yang baru seusia jagung terancam goyah," kata Muhaimin.

Lebih lanjut politisi yang akrab dipanggil dengan nama Cak Imin itu memaparkan, sejarah  mencatat bahwa tegak dan berdirinya NKRI tidak bisa dilepaskan dari peran para pejuang santri. Mengutip sebuah dokumentasi versi pemerintah Belanda, Muhaimin menyebut peristiwa perlawanan sosial politik terhadap penguasa kolonial justru dipelopori oleh para kiai, pemimpin pesantren, para haji, dan guru-guru ngaji.

Puncak dari perlawanan itu adalah diselenggarakannya Rapat Besar Nahdlatul Ulama di Kantor NU Bubutan Surabaya yang mencetuskan Resolusi Jihad pada tanggal 22 Oktober 1945. "Berdasarkan Resolusi Jihad ini maka seluruh Umat Islam wajib hukumnya untuk mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan Negara Republik Indonesia dari tangan penjajah Belanda dan Sekutu," sebutnya.

Namun Muhaimin juga menyayangkan belum diakuinya Resolusi Jihad yang dicetuskan pada 22 Oktober 1945 dalam sejarah resmi negara Indonesia. "Padahal bukti otentik adanya Resolusi Jihad hingga kini tersimpan di Museum Leiden, Belanda. Namun anehnya di arsip nasional sendiri, tidak ditemukan naskah atau catatan tentang Resolusi Jihad," keluhnya.