Nurul Arifin Bilang Meniadakan Presidential Threshold Malah Berbahaya
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Qomaril Arifin menilai Presidential Threshold (PT) tetap dibutuhkan dalam sistem politik di Indonesia.
Jika sejumlah pihak beranggapan ambang batas pencalonan presiden mengamputasi hak politik WNI, politisi kelahiran Bandung itu justru berpendapat sebaliknya.
"PT itu harus tetap ada. Jika tidak ada, para calon itu tidak akan tersaring," kata Nurul Arifin yang akrab disapa melalui keterangan tertulis, Rabu (15/12).
Anggota Komisi I DPR itu mengungkapkan keadaan sosial justru berbahaya ketika sistem politik tidak memiliki PT.
Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan ada kericuhan tanpa ketentuan ambang batas.
"Ketika tidak ada PT, semua orang bisa masuk begitu. Itu bisa mengakibatkan kericuhan, keributan, dan riuh rendah yang tidak perlu," beber wanita kelahiran 18 Juli 1966 itu.
Alumnus Universitas Indonesia itu menyampaikan Golkar membuka ruang diskusi terkait besaran ambang batas pencalonan presiden.
Walakin, parpolnya berharap PT 20 persen tetap dipertahankan.
Waketum Partai Golkar Nurul Arifin menilai Presidential Threshold malah berbahaya dalam sistem politik di Indonesia. Simak penjelasannya
- Pj Gubernur NTB Mangkir Pemeriksaan Bawaslu Terkait Acara Golkar
- Airlangga Hartarto: Bagi Kami, Pak Jokowi dan Mas Gibran Sudah Masuk Keluarga Besar Golkar
- Tanggapi Putusan MK, Airlangga: Saatnya Kembali Merajut Persatuan
- Soal Kabar Pj Gubernur NTB Hadir di Acara Golkar, Bawaslu Melakukan Ini, Nah!
- Pakar Apresiasi Keputusan Golkar Jadikan Dico Ganinduto Kandidat Cagub Jateng
- Soal Aklamasi di Munas Golkar, Airlangga: Insyaallah