Nyaleg, Keponakan Prabowo Rogoh Rp 6 Miliar

jpnn.com - JAKARTA - Caleg DPR RI dari Partai Gerindra , Aryo Djojohadikusumo, mengaku mengeluarkan dana lebih dari Rp 6 miliar agar bisa terpilih menjadi anggota dewan.
"Di dunia ini tidak ada demokrasi yang murah. Saya keluarkan minimum Rp 6 miliar," kata Aryo saat menjadi pembicara dalam rilis survei Pol-Tracking Institute di Menteng, Jakarta, Minggu (26/1).
Putra pengusaha ternama Hasyim Djojohadikusumo itu menuturkan, biaya Rp 6 miliar itu digunakan untuk membayar tim inti yang digaji lebih dari Rp 100 juta setiap bulan.
"Tim inti saya ada 150 orang, belum termasuk relawan di lapangan. Tim ini tidak semua digaji. Itu saja habis hampir 100 juta tiap bulan," ujar caleg dari Daerah Pemilihan DKI III.
Selain itu, Aryo mengeluarkan biaya untuk sosialisasi dengan mencetak 210.000 ribu kaos. Ia mencetak sebanyak itu karena perlu 210.000 suara untuk terpilih menjadi anggota dewan.
Aryo juga mencetak 200 ribu kartu nama, stiker, dan selebaran visi misi Partai Gerindra. "Belum lagi untuk cetak spanduk. Saya pasang 1000 spanduk," ujar keponakan Prabowo Subianto itu.
Politisi kelahiran 1983 itu juga memberikan pelayanan ambulance gratis. Ia menyiapkan delapan unit ambulance sehari untuk memberikan pelayanan jenazah gratis ke luar sampai dengan seluruh Pulau Jawa. Untuk itu, Aryo mengaku harus mengeluarkan dana Rp 5 juta per hari.
"Daripada saya beli Lamborghini lebh baik saya kampanye untuk rakyat. Saya bisa saja beli Lamborghini, tapi saya tidak. Karena daripada saya beli satu Lamborghini lebih baik saya belikan ambulance, untuk pelayanan gratis kepada warga," ucap Aryo.
JAKARTA - Caleg DPR RI dari Partai Gerindra , Aryo Djojohadikusumo, mengaku mengeluarkan dana lebih dari Rp 6 miliar agar bisa terpilih menjadi anggota
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026