Orang Bertopeng Tolak Deklarasi 2019 Ganti Presiden, Siapa?

jpnn.com, JAKARTA - Polri melihat adanya kejanggalan dalam salah satu kelompok yang menolak deklarasi 2019 ganti presiden. Yakni, kelompok yang membuat video bertopeng dan melarang deklarasi tersebut.

Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto mengakui tidak sependapat dengan cara seperti itu. Dia juga menganggap apa yang dilakukan sekelompok orang bertopeng melarang deklarasi itu kurang tepat.

”Saya tidak sependapat untuk yang kelompok bertopeng, tidak benar dengan cara semacam itu,” ujarnya.

Namun bukan berarti deklarasi yang ditolak itu diperbolehkan. Menurutnya, Polri dalam menilai suatu acara itu melihat kondisi sekitar. Situasinya seperti apa dan penolakannya bagaimana. ”Walau penolakannya dilakukan segelintir orang, tapi itu bisa memunculkan masalah,” terangnya seperti diberitakan Jawa Pos.

Yang pasti, Polri memiliki diskresi untuk sebuah acara. Dia mengatakan, bisa Polri meminta acara itu lokasinya dipindah atau malah polisi membubarkan acara tersebut. ”Kalau dibubarkan tidak mau, kami bisa gunakan KUHP melawan petugas,” paparnya.

Menurutnya, Polri berupaya untuk netral, bila memang ada acara deklarasi dua periode, namun ada yang menolak, tentu Polri juga akan bersikap sama. ”Bisa dibubarkan acaranya,” ujarnya.

Bila ada perubahan jargon dari 2019 ganti presiden menjadi 2019 dukung Prabowo, dia mengatakan bahwa justru Polri akan memberikan ruang. Apalagi, pada 23 September mendatang sudah dimulai masa kampanye. ”Tapi kampanye yang elegan, ada aturan kampanyenya,” paparnya.

Yang perlu dipahami, Polri dalam melarang deklarasi ganti presiden itu menggunakan diskresi. Saat ini Bawaslu memastikan bahwa itu bukan kampanye. Lalu siapa yang berwenang. ”Makanya polisi menyikapinya,” paparnya.