Orang Kaya Bermobil Mewah Harus Legowo Pakai BBM Nonsubsidi

jpnn.com, JAKARTA - Komisi VII DPR RI Mulyanto mengingatkan pemerintah untuk memelototi penyaluran BBM bersubidi.
Dia meminta kerja sama dengan Polri, Samsat Pemda dan BPH Migas terus dilakukan dan ditingkatkan.
"Pertamina perlu menyusun daftar kendaraan yang berhak mendapat BBM bersubsidi," kata Mulyanto saat dikonfirmasi JPNN.com, Jumat (8/4).
Menurutnya, usulan Pertamina untuk penyusunan daftar black list kendaraan itu cukup bagus.
"Ini adalah langkah yang strategis agar BBM bersubsidi semakin tepat sasaran," ujar Mulyanto.
Mulyanto juga mendesak BPH Migas bekeja sama dengan Polri untuk dapat menegakkan pengawasan terhadap pengguna solar bersubsidi oleh pihak industri, khususnya kendaraan pertambangan dan kendaraan perkebunan sawit.
Wakil Ketua FPKS DPR RI itu berharap ke depan BPH Migas beserta Pertamina perlu merumuskan regulasi pelarangan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan mewah.
"Ini kan terkait dengan rasa keadilan. Orang kaya pengguna mobil mewah diminta legowo untuk menggunakan BBM non subsidi," ungkapnya.
Komisi VII DPR RI Mulyanto mengingatkan pemerintah untuk memelototi penyaluran BBM bersubidi.
- RUU Polri Belum Masuk Prolegnas, RUU KUHAP Justru di Depan Mata
- Tambah Kekuasaan Bukan Memperbaiki Pengawasan, RUU Polri Dinilai Menyimpang
- Pertamina Patra Niaga Pastikan Stok Avtur Penerbangan Haji 2025 Aman
- Program DEB Pertamina Dorong Produksi Pangan Desa
- Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tindak Perusuh Saat May Day di Semarang
- Ini Kontribusi Pertamina untuk Sektor Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045