Organda Tolak Kenaikan BBM untuk Angkutan Umum

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah baru Jokowi-JK berencana menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 3000. Meskipun rencana itu masih belum pasti, namun sejumlah pengusaha khawatir dengan rencana itu.

Salah satunya datang dari pengusaha angkutan umum. Mereka ramai-ramai menentang rencana yang katanya diberlakukan mulai bulan November itu.
       
Salah satu yang menyatakan penolakan yakni Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat (Organda). Dalam keterangannya Organda menolak keras kenaikan BBM bersubsidi itu. Khususnya untuk angkutan umum. Pasalnya, angkutan umum masih membutuhkan BBM bersubsidi.
       
Ketua DPP Organda Eka Sari Lorena menjelaskan bahwa ada beberapa alasan mengapa Organda menolak kenaikan BBM bersubsidi. Yang pertama angkutan umum masih membutuhkan BBM bersubsidi agar tidak menambah biaya operasional.

Pasalnya harga suku cadang dan harga kendaraan telah mengalami kenaikan sebesar 10-15 persen. Hal itu dipicu oleh tingginya nilai tukan dollar terhadap rupiah.
       
Selain itu, load factor angkutan umum terus menurun. Saat ini hanya berkisar 45-50 persen. Eka mengatakan tahun-tahun sebelumnya, angkutan umum masih bisa mengangkut penumpang sampai 60 persen.

"Jadi saat ini angkutan umum semakin sepi penumpang. Kalau Bensin dan solar dinaikan kami tambah rugi," ujarnya.
       
Menurut Eka, jika tidak ada perbaikan dan kebijakan dari pemerintah maka angkutan umum akan semakin berkurang. Dia mencontohkan jumlah bus. Saat ini jumlah armada bus yang ada di Indonesia totalnya kurang dari satu juta. Kondisi itu berbeda pada dua tahun lalu. Jumlahnya bisa mencapai angka dua juta bus.
       
Selain bus, angkutan perkotaan juga akan diprediksi akan menghilang jika BBM bersubsidi untuk angkutan umum dicabut. Pasalnya, angkot mempunyai trayek pendek. Sehingga gampang tersaingi oleh sepeda motor dan mobil pribadi.
       
Eka menjelaskan, pemerintah  seharusnya terus memberikan BBM bersubsidi bagi angkutan umum. Pasalnya, justru angkutan umum sangat membantu warga beraktifitas ke kantor atau bepergian ke luar kota.

"Masih banyak orang yang bepergian dengan angkutan umum. Itu harus menjadi pertimbangan pemerintah," paparnya.
       
Tak hanya itu, dia berharap pada pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk melakukan revitalisasi angkutan umum. Misalnya angkot -angkot yang sudah tua diganti dengan angkot yang baru. Sehingga terlihat bersih dan akan menarik orang naik angkutan umum.

"Namun pemerintah malah memberikan kemudahan bagi orang untuk memiliki mobil pribadi. Misalnya dengan mobil murah. Itu kebijakan salah-kaprah," ujarnya.
    
Terpisah Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono mengatakan pihaknya akan melihat dulu dampak dari kenaikan BBM. Jangan sampai pengguna angkutan umum dirugikan. Nah, jika dirasa berdampak pada daya beli masyarakat maka Kemenhub akan segera bersikap.
    
Menurut Bambang ada tiga skenario yang dilakukan. Yakni keberadaan suku cadang atau spare part dipermudah. Kalau perlu dibebaskan dari pajak. Kedua yakni angkutan umum akan dibebaskan dari retribusi. "Sedangkan yang ketiga kami usahakan adanya semacam subsidi untuk angkutan umum," jelasnya.
       
Sedangkan untuk revitalisasi angkutan umum, menurut Bambang sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu. Kemenhub bekerja sama dengan pemerintah daerah mendata beberapa angkutan.

"Namun kami mengakui bahwa anggaran kami terbatas. Mungkin pemerintah tahun depan bisa melakukan revitalisasi angkutan umum," paparnya.  (aph)