OTT Marak, Anggota DPR Usulkan Pilkada Lewat DPRD
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada kepala daerah. Modusnya relatif seragam, yakni praktik suap untuk memutuskan sebuah program.
Di satu sisi, hal ini menunjukkan bahwa KPK semakin serius. Namun di sisi lain menunjukkan bahwa praktik korupsi sudah akut.
“Hal ini terjadi karena longgarnya pengawasan dan pembinaan dari pemerintah pusat akibat dari pelaksanaan otonomi daerah,” katanya, Sabtu (23/9).
Dengan desentralisasi, kata dia, para kepala daerah memiliki otonomi kewenangan dalam mengatur teritorialnya sehingga yang dilakukan oleh pemerintah hanya pengawasan prosedural. Pun demikian dengan parpol tidak bisa melakukan kontrol penuh. Sebab sejak dilantik para kepala daerah memiliki otonomi kebijakan yang juga sulit dipantau.
Dia menambahkan, salah satu penyebab tingginya kasus korupsi akibat biaya politik cukup tinggi dalam kontestasi pilkada. Akibatnya, seseorang dipaksa melakukan fundrising dengan berbagai cara meskipun menabrak ketentuan hukum.
Karena itu, ke depan pola pengawasan dan pembinaan kepala daerah harus dibenahi. Selain itu, perlu dipikirkan kembali model pilkada yang murah sehingga tidak menjadi beban logistik bagi calon.
“Salah satunya pemilihan kepala daerah melalui DPRD layak dipertimbangkan kembali mengingat mudlarat pilkada langsung lebih besar. Toh dalam Pancasila sila keempat secara jelas diatur permusyawaratan perwakilan,” pungkas Wasekjen PPP itu.(boy/jpnn)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada kepala daerah. Modusnya relatif seragam
Redaktur & Reporter : Boy
- Habib Aboe Tegaskan PKS dan PKB Siap Bekerja Sama di Pilkada Serentak 2024
- Hidayat Nur Wahid Soroti Dissenting Opinion 3 Hakim MK, Begini Catatannya
- Habib Aboe Tegaskan Kunjungan PKS ke Nasdem dan PKB Bukan untuk Perpisahan
- Hanura Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah untuk Pilkada Serentak 2024, OSO Berpesan Begini
- PDIP Mulai Panaskan Mesin Pemenangan untuk Pilkada Serentak 2024
- Butuh 6.048 PPS dan 780 PPK Untuk Pelaksanaan Pilkada di Daerah ini