Pak Ganjar Ungkap Rahasianya Mencegah Korupsi di Pemprov Jateng

"Selain itu, bisa negoisasi harga langsung sehingga efisien dalam proses kerja. Perbandingan harga antarpenyedia pun lebih mudah. Upaya ini merupakan ikhtiar untuk membantu UKM, agar perekenomian Jateng bisa kembali rebound," jelas Ganjar.

Pemprov juga menggelar pelatihan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Total, sebanyak 49 SKPD dengan 98 peserta yang telah mengikuti pelatihan yang menyasar pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen dan bendahara pengeluaran pembantu.

Koordinator Harian Stranas PK Herda Helmijaya, menyambut baik upaya yang dilakukan oleh Pemprov Jateng, terutama aplikasi Blangkon Jateng. Ia menyebut, hal ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi daerah lain.

"Blangkon Jateng kami harap aplikasi bisa jadi centre of excellentnya pembelanjuaan barang dan jasa secara langsung via daring. Tidak hanya Pemprov Jateng, tapi acuan dari pemda tingkat dua, bahkan mungkin contoh bagi provinsi lain," urainya.

Herda menyebut, pada 2021 pemerintah daerah wajib untuk mengalokasikan 40% anggaran Pembelian Barang dan Jasanya untuk sektor Koperasi dan UMKM.

Hal itu sesuai dengan terbitnya PP no. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta Perpres 12.

Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengelola dengan baik anggaran yang cukup besar agar tidak terjadi penyimpangan.

Oleh karena itu Stranas PK mendorong pemprov Jateng untuk terus meningkatkan transaksi elektronik untuk pengadaan barang dan jasa seperti pembayaran elektronik (E-Payment), katalog elektronik lokal (E Katalog), serta Pengadaan Langsung Secara Elektronik (PLSE).