JPNN.com

Pak Jokowi Ditanya nih, Berani Enggak Copot Pak Luhut, Terawan hingga Sri Mulyani?

Senin, 06 Juli 2020 – 09:55 WIB
Pak Jokowi Ditanya nih, Berani Enggak Copot Pak Luhut, Terawan hingga Sri Mulyani? - JPNN.com
Presiden Joko Widodo saat di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (7/10). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Analis politik Pangi Syarwi Chaniago masih meragukan pernyataan Presiden Jokowi yang akan mempertaruhkan reputasi politiknya di tengah krisis akibat pandemi Covid-19. Termasuk dalam melakukan reshuffle kabinet yang dinilai lamban mengeksekusi berbagai program yang ada.

Direktur eksekutif Voxpol Center Research and Consulting yang beken disapa dengan panggilan Ipang, ini mengaku lembaganya memang belum melakukan riset khusus terkait persepsi publik mengenai kinerja para menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Namun, dia melihat sentimen publik akhir-akhir ini tertuju kepada sejumlah menteri yang dinilai tidak bisa bekerja optimal membantu pemerintah dalam menghadapi krisis kesehatan hingga ekonomi akibat Covid-19. Termasuk masalah sosial dan hukum yang gaduh.

"Ada lagi nanti hubungannya yang membuat Pak Jokowi enggak berani, singkirkan saja itu. Coba, berani tidak menyingkirkan Pak Luhut, kalau orang bilang beliau tidak kompeten kan. Berani enggak Sri Mulyani itu disingkirkan saja. Cuma cash bond, ngutang-ngutang saja kan," ucap Pangi, Senin (6/7)

Pihaknya menilai reshuffle ini bukan hanya soal Jokowi yang mengaku sudah tidak ada beban. Sebab, bila memang tak punya beban maka presiden seharusnya berani mencopot menteri-menteri yang dianggap tak bisa kerja.

"Kalau tidak ada beban ya sudah. Jelas-jelas yang namanya menkumham, kacau negara hukum ini kan. Kemudian menkeu dan menteri ekonomi lainnya yang jadi tulang punggung di pemerintahan. Kemudian menteri kesehatan," jelas Ipang.

Apalagi mengganti orang-orang yang pernah dekat dan menjadi pendukung Jokowi di Pilpres. Bila itu dilakukan, katanya, itu baru bisa dibilang mantan gubernur DKI Jakarta tersebut berani mempertaruhkan reputasi politiknya.

"Coba berhentikan itu orang-orang lingkaran beliau. Itu baru bicara pertaruhan reputasi. Kalau memang presiden punya hak prerogatif kenapa tidak digunakan sepenuhnya, kenapa masih setengah hati," kata pengamat asal Sumatera Barat ini.

SPONSORED CONTENT

loading...
loading...
yessy