Pak Jokowi, Please Segera Copot Bu Rini

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Wahyudi Winarjo menilai Rini Soemarno sudah tak pantas lagi duduk di Kabinet Kerja sebagai menteri badan usaha milik negara (BUMN). Menurutnya, percakapan anytara Rini dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basir soal proyek di BUMN yang melibatkan kerabatnya telah mencoreng citra Presiden Joko Widodo.
Wahyudi mengatakan, langkah paling pas yang harus ditempuh presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu adalah mencopot Rini. “Rini wajib diberi sanksi berat, taruhlah di-reshuffle atau ditegur langsung oleh presiden,” kata Wahyudi, kepada wartawan, Minggu (6/5).
Menurutnya, pencopotan Rini juga akan memudahkan aparat penegak hukum yang bakal menelisiknya dalam dugaan patgulipat bagi-bagi proyek BUMN. Terlebih, penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi harus didahulukan ketimbang kasus lain. “Tentu dengan tidak menggugurkan upaya penegakan hukum,” cetusnya.
Wahyudi lantas merujuk pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo yang mengaku sedang mencari kejelasan tentang rekaman pembicaraan antara Rini dengan Sofyan. Menurut Wahyudi, lembaga antirasuah itu harus menelusuri adanya dugaan korupsi berupa bagi-bagi fee.
Terlebih, Rini dalam rekaman itu juga menyebut dua kakaknya. “Jika pembicaraannya bagi-bagi fee, tentu merugikan citra kabinet serta citra presiden,” ujar Wahyudi.(srs/JPC)
Pengamat politik menilai langkah paling tepat yang harus ditemph Presiden Joko Widodo terhadap Menteri BUMN Rini Soemarno adalah memecatnya secapat mungkin.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- MDI Ventures lewat Amvesindo Ambil Peran dalam Peluncuran Maturation Map
- Rayakan 124 Tahun Pegadaian, SP Pegadaian Ikuti Arahan Presiden Prabowo
- Awal 2025 Bank Mandiri Tumbuh Sehat dan Berkelanjutan
- Kementerian BUMN Dorong Penguatan Komunikasi Digital Berbasis AI dan Praktik Lapangan
- Selamat, Direktur Pegadaian Raih Penghargaan Women’s Inspiration Awards 2025
- Melalui Optimasi AI, BNI Perkuat Komunikasi Digital BUMN