Pakai Jasa Influencer, Pertanda Pemerintah Tak Percaya Diri dengan Kinerjanya

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai pemerintah seperti berupaya memanipulasi kebijakannya dengan menggunakan jasa influencer.

Hal ini menanggapi data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengungkap anggaran belanja pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk aktivitas digital mencapai Rp 1,29 triliun.

Khusus aktivitas yang melibatkan influencer pemerintah telah merogoh kocek hingga Rp 90,45 miliar.

"Ini bahaya, jika anggaran negara digunakan untuk membayar influencer. Ini tandanya pemerintah tak percaya diri dengan kinerjanya," kata Ujang saat dihubungi, Sabtu (22/8).

Apalagi, kata Direktur Eskekutif Indonesia Political Review (IPR) ini, dengan anggaran yang mencapai puluhan miliar tersebut, influencer hanya bertugas memoles kinerja pemerintah.

"Membayar influencer untuk memoles kinerja, sama saja dengan menutupi kinerja yang sesungguhnya. Yang bisa saja kinerjanya buruk, jika membayar influencer jadinya akan terkesan bagus," ujarnya.

Menurut Ujang, hal tersebut berbahaya bagi iklim demokrasi.

Pasalnya, rakyat akan termanipulasi dengan narasi para influencer tersebut.