Pakar Dukung Puan untuk Mengedepan Sopan Santun dan Etika Dalam Berpolitik

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyampaikan politik itu harus mengedepankan sopan santun dan etika ketika menanggapi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan.
Pernyataan Puan tersebut diamini oleh pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga.
Menurut Jamiludin, politik Indonesia ditunjukkan dengan perilaku menyimpang yang dilakukan pejabat publik. Bahkan ada yang sudah jelas melakukan pelanggaran hukum atau etika.
“Kasus penetapan batas usia capres-cawapres oleh MK (Mahkamah Konstitusi) misalnya, sudah diputuskan oleh MKMK. Dalam keputusan itu disebutkan Ketua MK melakukan pelanggaran etika berat,” tegas Jamiludin di Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Sebelumnya, Luhut memberikan pernyataan terkait perkembangan politik di tanah air.
Luhut menyebut jangan mudah untuk menilai seseorang ingusan hingga pengkhianat.
Merespons itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyampaikan politik harus mengedepankan sopan santun dan etika.
“Ya, itu Pak Luhut punya pendapat. Saya tidak akan mengomentari pendapatnya Pak Luhut, tetapi yang pasti saya selalu mengedepankan politik itu harus dengan santun dan beretika,” ujar Puan.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyampaikan politik itu harus mengedepankan sopan santun dan etika ketika menanggapi pernyataan Menko Marves Luhut Panjaitan.
- Menjelang RUPST, Pakar: Telkom Harus Bersih dari Unsur Titipan
- May Day 2025, Puan Maharani Bicara Perjuangan Menyejahterakan Buruh
- Prabowo Cemburu sama Teddy Indra Wijaya, Mbak Puan Tertawa
- Hasil Survei Rumah Politik Indonesia: Mayoritas Publik Puas dengan Kinerja Wapres Gibran
- Aspirasi Purnawirawan TNI Perlu Disikapi Serius, Kecuali soal Pemakzulan Wapres
- Doli Golkar Nilai Tak Ada Alasan Kuat Buat Copot Gibran bin Jokowi